Green Visions

SOS Hutan Indonesia

2007-07-06T11:12:00.000+09:00

Kita sudah lama mengikuti berita tentang kerusakan hutan Indonesia yang dari ke hari ke hari keadaannya semakin parah. Pemerintah bukan tidak awas tentang proses kerusakan ini. Hanya saja, tindakan nyata pemerintah masih ditunggu masyarakat banyak.

Bahwa perusakan itu juga dilakukan rakyat kecil untuk menyambung hidup adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Tetapi perusakan besar-besaran melalui illegal logging (pembalakan liar) adalah tanggung jawab sepenuhnya manusia jahat yang telah lumpuh hati nuraninya, demi keuntungan pribadi yang hampir tanpa batas.

Hutan Indonesia telah lama menjadi mangsa empuk bagi manusia tipe ini. Karena hukum dapat dipermainkan dan aparat penegak hukum bisa diajak berunding untuk melicinkan jalan bagi perbuatan jahat ini. Inilah di antara masalah Indonesia yang sangat serius.

Dalam pembicaraan saya dengan Komisaris Jenderal (Komjen) Made Mangku Pastika, 12 Juni lalu di Denpasar, ada usul yang disampaikannya untuk penegakan hukum ini. Sewaktu saya minta pendapatnya tentang jalan singkat untuk memecahkan masalah Indonesia, termasuk bagaimana menyelamatkan hutan, Pastika memberi saran sebagai berikut.

Siapkan 20.000 polisi, 5.000 jaksa, dan 2.000 hakim yang bersedia berjibaku dalam menegakkan hukum. Karena aparat jenis ini punya tugas demikian berat dan penuh risiko, Pastika mengusulkan agar mereka diberi gaji 10 kali lipat dari gaji yang mereka terima sekarang. Saya rasa, usul Pastika ini cukup masuk akal, sebab dengan aparat yang ada sekarang ini, harapan untuk penegakan hukum masih mengawang-awang, sekalipun KPK telah dibentuk sejak empat tahun lalu.

Kembali pada masalah hutan. Data yang ada pada pemerintah menunjukkan, dari total 120,5 juta hektare wilayah hutan Indonesia, sekitar 59 juta hektare dalam kondisi mencemaskan, terutama untuk Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Madura. Jika tindakan cepat dan tepat tidak diambil, pada saatnya nanti pulau-pulau itu akan kering kerontang. Akibatnya, sumber kehidupan menjadi tak tertolong lagi.

Pada Akhir 2006, Walhi berteriak tentang kerusakan hutan Pulau Jawa yang padat penduduk. Menurut catatan Walhi, pada 2004, hutan yang tersisa di Pulau Jawa tinggal 2.926.946 hektare, seluas 629.705 hektare (21,51%) dalam keadaan rusak berat. Juga dicatat bahwa 83% wilayah Indonesia rawan bencana. Banjir, tanah longsor, dan polusi yang semakin parah berkaitan erat dengan kerusakan hutan ini.

Bahwa pemerintah cukup menyadari tentang kerusakan hutan ini dapat dilihat dari keterangan berikut. Pada awal 2007, pemerintah telah menetapkan langkah baru dalam rehabilitasi hutan dan lahan di bawah payung tiga menko: Kesra, Perekonomian, dan Polhukam dengan surat keputusan bersama yang mereka keluarkan. Sebagai ujung tombak untuk melaksanakan langkah baru itu, Menhut M.S. Kaban diberi tanggung jawab.

Ada dua program yang berkaitan untuk merealisasikan langkah itu. Pertama, melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Kedua, sebagai induk langkah pertama telah dicanangkan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan). Biaya untuk pelaksanaan program ini berasal dari APBN murni dan dari dana reboisasi. Tahun 2006 telah dikeluarkan biaya sebesar Rp 4,2 trilyun untuk percepatan reboisasi hutan seluas 900.000 hektare.

Kita bisa membayangkan, dengan kerusakan hutan yang telah mencapai angka 59%, seperti tersebut di atas, maka berapa ratus trilyun rupiah yang harus disiapkan, sementara keuangan negara masih juga belum stabil. Negara kita yang sama-sama kita cintai ini tampaknya tidak pernah putus dari masalah serius, sementara kelakuan politisi kita pada umumnya seperti orang tak tahu diri.

Sekiranya usul Komjen Pastika tadi dinilai masuk akal dan pemerintah mau mempertimbangkannya, mengapa tidak dicoba? Siapa tahu, dengan siapnya para penegak hukum yang mau berjibaku, kepercayaan rakyat pada pemerintah akan dapat dipulihkan secara berangsur. Apatisme rakyat banyak terhadap kemampuan pemerintah dalam menegakkan hukum akan berangsur hilang. Indonesia sebagai rechtsstaat (negara hukum) yang selama ini lebih banyak dibicarakan akan berubah menjadi tindakan nyata.

Hutan kita yang sudah dalam kondisi SOS (save our soul/selamatkan jiwa kami) sangat menanti tindakan tegas dan terarah dari pemerintah melalui kesiapan aparatnya untuk menyelamatkan masa depan hutan yang sekaligus menyangkut masa depan kita semua. Sebagian hutan di Indonesia juga berfungsi sebagai paru-paru dunia, yang seluruh penduduk bumi memerlukannya.

(Sumber data tentang hutan di Indonesia berasal dari harian Republika, 28 Desember 2006, halaman 22 dan harian Jawa Pos, 23 Januari 2007, halaman 15).
Ahmad Syafii MaarifGuru besar sejarah, pendiri Maarif Institute
[Perspektif, Gatra Nomor 32 Beredar Kamis, 22 Juni 2007]

Tanah Pertanian - Bagi-bagi Lahan untuk Si Gurem

2006-11-04T11:06:00.000+09:00

Menjelang akhir tahun 2006, nasib petani belum juga beranjak baik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, setiap tahun jumlah petani gurem --rumah tangga pertanian yang menguasai lahan kurang dari setengah hektare-- terus meningkat. Menurut data BPS, tiga tahun lalu saja jumlahnya sudah mencapai 13,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia.

Pada 1993 sampai 2003, jumlah petani gurem bertambah rata-rata 2,4% setahun. Soal kesejahteraan pun sami mawon. Daya beli petani masih terhitung rendah jika dibandingkan dengan pendapatannya. Kenyataan ini membuat Menteri Pertanian Anton Apriantono prihatin. Ia pun bertekad menyejahterakan petani. Caranya dengan meningkatkan kepemilikan tanah oleh petani.

Untuk itu, pemerintah melalui Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan mencanangkan pembagian lahan seluas lebih dari 10 juta hektare untuk pertanian. Selain itu, pihak Departemen Kehutanan (Dephut) juga menyediakan lahan seluas 9 juta hektare untuk dijadikan kawasan hutan produksi. Lahannya tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan rencananya Papua.

Dari lahan seluas itu, 60% akan diberikan kepada masyarakat petani. Sisanya bakal diberikan kepada investor asing dan dalam negeri. Untuk lahan pertanian, menurut Anton Apriantono, diambilkan dari 8,12 juta hektare lahan hasil konversi hutan yang dicabut izinnya dan 2 juta hektare adalah tanah Perusahaan Umum Perhutani. "Sebanyak 1,5 juta tanah Perhutani sudah boleh dipakai," kata Anton.

Sementara itu, lahan untuk kawasan hutan tanaman industri, menurut Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban, berasal dari lahan kritis yang diabaikan para pengelolanya. "Kami melanjutkan pencadangan lahan yang sudah dilakukan tetapi selama 15 tahun tidak dilakukan pengembangan usaha," tuturnya.

Dengan program ini, pemerintah berharap kepemilikan tanah bagi petani naik enam hingga 16 kali lipat pada tahun depan. Khusus untuk pertanian, ujar Anton, kepemilikan tanah petani gurem yang saat ini hanya sekitar 0,3 hektare akan ditingkatkan menjadi 2-5 hektare.

Menteri kelahiran Serang, 5 Oktober 1959, itu melihat adanya kaitan antara kesejahteraan petani dan semakin sempitnya tanah yang mereka miliki. Lahan sempit menjadi faktor yang memperburuk kehidupan petani selama 10 tahun terakhir. "Tidak mungkin petani bisa sejahtera tanpa kepemilikan tanah yang memadai," tutur doktor kimia pangan lulusan Universitas Reading itu.

Selama ini, menurut Anton, meski ada peningkatan kesejahteraan, sebarannya belum merata. Hal itu bisa dilihat dari angka nilai tukar petani (NTP). Angka ini adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.

Besaran NTP bisa menjadi indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Secara nasional, tahun ini NTP naik dari 102,35 menjadi 103,15. Namun per provinsi, kenaikan ini tidak merata karena ada di beberapa daerah yang justru NTP-nya turun.

Menurut Dr. Ali Rosidi, Direktur Statistik Keuangan dan Harga BPS, NTP berhubungan erat dengan perkembangan tingkat pendapatan petani. Dengan adanya kenaikan harga produk pertanian, dengan asumsi volume produk tidak berkurang, pendapatan petani bisa bertambah. "Karena itu, peningkatan lahan untuk meningkatkan produksi pertanian sangat penting," katanya.

Ia termasuk yang berharap program pemberian lahan kepada petani ini bukan sekadar wacana. Sebelumnya, kata Ali, pernah pula ada wacana serupa, tapi urung terealisasi. "Wacananya bagus, namun implementasinya harus dimonitor apakah terwujud atau tidak," ujarnya.

Meski begitu, beberapa pihak keberatan dengan program ini, terutama para aktivis lingkungan hidup. Mereka menentang program konversi hutan menjadi lahan pertanian dan hutan produksi. Organisasi kampanye lingkungan hidup, Greenpeace, menuntut Dephut menghentikan pemberian segala bentuk izin konversi lahan. Apalagi, konversi terjadi di ekosistem rawa gambut yang rentan menyebabkan kebakaran hutan.

Mereka sempat melancarkan aksi protes di depan pintu masuk gedung Dephut, Kamis pekan lalu. Diselingi atraksi membuat asap buatan, mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Stop Forrest Convertion". Menurut koordinator aksi Hapsoro, pihaknya menuntut agar M.S. Kaban menghentikan seluruh operasi pembersihan lahan di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan.

Menurut Hapsoro, jika Dephut terus memberikan izin konversi lahan gambut bagi perkebunan sawit dan kayu, kebakaran hutan akan menjadi penyakit tahunan. Kegelisahan Greenpeace memang cukup beralasan. Pasalnya, hutan Indonesia merupakan sedikit dari hutan alami dunia yang tersisa di wilayah Asia-Pasifik, meliputi 11% wilayah tersisa. Sedangkan laju kerusakan hutannya mencapai 2,8 juta hektare per tahun.

Dengan kondisi ini, Indonesia, menurut prediksi Bank Dunia, akan kehilangan hutan dataran rendah Sumatera pada 2005. Lalu akan disusul hilangnya hutan lahan basah pada 2010. Apalagi jika konversi lahan terus terjadi.Karena itu, Mubariq Ahmad, Direktur Eksekutif WWF-Indonesia, meminta pemerintah, selain menghentikan pembukaan baru pada lahan gambut, juga merehabilitasi lahan yang telanjur dibuka dan melindunginya.

Atas desakan itu, Menhut M.S. Kaban membantah pihaknya mengonversi lahan yang masih produktif. Menurut dia, program yang dijalankan Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan itu adalah memanfaatkan lahan kritis yang diabaikan para pengelola. Tujuannya, untuk menyejahterakan rakyat.

Lahan-lahan itu, kata Kaban, milik pemerintah, tapi kepada masyarakat diberikan izin pemanfaatan kawasan. Untuk program kehutanan, lahan-lahan itu akan dimanfaatkan untuk hutan tanaman industri, seperti akasia, sengon, eukaliptus, karet, dan meranti.

Saat ini, ujar Kaban, lahan-lahan itu menganggur setelah ditinggalkan pemilik lama. "Izin mereka pun sudah kami cabut. Karena itu, akan kami tawarkan kepada peminat-peminat baru," tuturnya. Menurut dia, selain tidak produktif, lahan-lahan itu juga tidak mungkin diperbaiki. "Areal itu sudah dicadangkan karena sudah kosong. Kalau dibiarkan, juga tidak bisa lagi jadi hutan," tuturnya.

Dengan dijadikan hutan tanaman industri, saat ini lahan-lahan tersebut bisa memberikan pemasukan bagi negara dan masyarakat. Ia juga meminta agar masuknya swasta asing dalam program ini tidak dipermasalahkan. Saat ini, menurut Kaban, asing sudah beroperasi, seperti perusahaan Marubeni dari Jepang di Sumatera Selatan. Satunya lagi adalah Korindo dari Korea di Kalimantan Tengah. "Mereka sudah mau panen dan tidak bermasalah," katanya.
Ia memahami kekhawatiran para aktivis lingkungan, mengingat di masa lalu program seperti ini hanya dijadikan kedok untuk melakukan illegal logging. Lahan dibagikan untuk dijadikan hutan tanaman produksi, tetapi ternyata hanya diambil kayu hutan alamnya, tidak ditanami tanaman produksi. "Itu dulu bisa terjadi karena bisa di-cincai. Tapi saya jamin, sekarang tidak bisa," ujarnya.

Ia berjanji, pengawasan terhadap program ini akan lebih ketat. Masuknya swasta nasional dan asing pun akan melalui tahapan seleksi. Selain itu, lokasi-lokasi yang diberikan bakal terus dipantau sehingga penyimpangan bisa diminimalkan. "Saya tidak akan main-main. Saya pertaruhkan jabatan ini," katanya.

M. Agung Riyadi dan Deni Muliya Barus
[Nasional, Gatra Nomor 48, Beredar Kamis, 16 Oktober 2006]

Lunasi Utang untuk Kepentingan Jangka Panjang

2006-10-19T12:54:00.000+09:00

Kompas Cyber Media (KCM)
AKIBAT krisis ekonomi yang berkepanjangan membuat Indonesia tidak punya pilihan selain meminta bantuan keuangan dan teknis pada Dana Moneter Internasional (IMF). Membungkuknya Presiden Soeharto untuk menandatangani letter of intent (LoI) di hadapan Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus pada 15 Januari 1998, menunjukkan menyerahnya republik ini pada aturan dan persyaratan yang ditentukan IMF.

KENYATAANNYA, Indonesia memang menjadi good boy yang patuh melakukan segala hal yang diminta IMF dalam butir-butir LoI, yang seolah-olah dibuat oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Kepatuhan yang tidak banyak manfaatnya, karena resep yang diterapkan IMF setelah lebih dari lima tahun mengontrol kebijakan ekonomi Indonesia tidak kunjung menyehatkan negeri ini, malah menimbulkan kebijakan yang kontraproduktif.

Pinjaman yang diberikan IMF untuk menyehatkan neraca pembayaran ternyata sama sekali tidak meningkatkan cadangan devisa neto, malah menutup kemungkinan Indonesia untuk mendapat pinjaman guna pembiayaan proyek. Justru beban utang yang bertambah sampai dua kali lipat. Untuk kewajiban utang dalam negeri, program IMF menyebabkan Indonesia memiliki utang Rp 650 triliun.

Rekomendasi IMF yang kompetensinya pada bidang ekonomi makro juga melebar pada bidang perbankan, pertanian, dan masalah lain. Rekomendasi IMF pada LoI pertama untuk melikuidasi 16 bank pada 1 November 1997, menimbulkan kepanikan masyarakat yang luar biasa.

Penutupan bank-bank tersebut memudarkan kepercayaan masyarakat pada bank. Masyarakat menarik dana besar-besaran dari bank lainnya yang tidak dilikuidasi. Tidak kurang dari Rp 660 triliun harus dikeluarkan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional.

Tuntutan IMF agar Indonesia mencabut larangan ekspor kayu gelondongan tahun 1998, memperumit masalah illegal logging. Masalah yang bermula dari kekacauan institusi Indonesia mengelola hutan, diperparah karena tuntutan IMF dan semakin sulit dihentikan.
Daftar dosa IMF bertambah panjang dengan dipaksakannya pemerintah mengurangi subsidi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) dalam kondisi masyarakat yang belum pulih dari krisis. Penolakan massa pada kenaikan tarif dasar listrik, BBM, dan tarif telepon secara serempak Januari lalu, berkembang menjadi unjuk rasa yang menjadi aksi rakyat terbesar dalam masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Ditambah lagi keinginan IMF yang memaksakan bea masuk gula dan beras turun sampai nol persen saat terjadi kelebihan produksi tiga tahun lalu, yang akan mematikan petani yang sebelumnya sudah menderita.

Tidak banyak yang berubah dari kondisi perekonomian Indonesia, karena IMF mengeluarkan diagnosa dan resep obat yang nyaris sama untuk setiap pasiennya berdasarkan pendekatan pemrograman finansial yang sederhana. Padahal, setiap negara memiliki masalah dan struktur ekonomi yang berbeda-beda.

Tak heran, kondisi ini membuat rakyat dan sejumlah ekonom gemas dan geregetan. Kehadiran IMF dengan skenario pasarannya terbukti tidak banyak menolong ekonomi Indonesia, malah dalam beberapa hal membuatnya menjadi lebih buruk. Angka pengangguran, misalnya, terus meningkat sampai 40 persen, sehingga jumlah pencari kerja di Indonesia hampir sama dengan jumlah penduduk Argentina yang banyaknya 37 juta jiwa.

MENJELANG berakhirnya pemberian pinjaman dalam bentuk Extended Fund Facility (EFF) dari IMF, akhir tahun ini, sikap pro dan kontra mengerucut pada pilihan yang diambil Indonesia setelah keluar dari IMF. Bertentangan dengan kecenderungan kuat pemerintah untuk memilih opsi post program monitoring (PPM) yang masih berada dalam pengawasan IMF, sejumlah ekonom memilih untuk langsung melepaskan diri tanpa pengawasan IMF lagi.

Argumentasi pertama yang disampaikan, Indonesia memiliki cadangan devisa yang cukup untuk membayar lunas pinjaman yang tersisa. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kwik Kian Gie menegaskan, pelunasan pinjaman tidak akan membahayakan keuangan negara.
Cadangan devisa saat ini sekitar 34,1 miliar dollar AS, dengan pinjaman IMF akhir Maret lalu sebesar 8,4 miliar dollar AS dan sampai akhir 2003 bertambah menjadi 9,2 miliar dollar AS. Jika pinjaman ini dilunasi sekaligus, cadangan devisa yang dimiliki masih sebesar 24,9 miliar dollar AS. Jumlah ini cukup untuk membiayai impor selama 5,2 bulan.

Dengan cadangan yang sangat kuat dan diperkirakan akan menguat terus, Kwik menilai tidak ada gunanya memilih opsi PPM dan membayar sampai sisa utang Indonesia di bawah kuota anggota IMF sebesar 3 miliar dollar AS. "Mengapa menyisakan utang jika cadangan kita sangat kuat untuk melunasi utang? Lagi pula, jika dilunasi seluruhnya kita terbebas dari kewajiban membayar bunga," ujar Kwik.

Kemungkinan turunnya kepercayaan dunia internasional bila Indonesia nekat mengeluarkan uang dari cadangan devisa dalam jumlah besar sekaligus dinilai tidak beralasan. Lagi pula, pinjaman IMF sebesar 8,4 miliar dollar AS yang saat ini berada dalam cadangan devisa negara tidak boleh dipergunakan sampai sisa cadangan devisa sebesar 25,7 miliar dollar AS habis dipakai.

Argumennya, daripada tidak bisa dipakai, lebih baik pinjaman itu dikembalikan seluruhnya. Seandainya kotak besar berisi cadangan devisa 25,7 miliar dollar AS karena suatu sebab habis dua atau tiga tahun mendatang, kotak kecil berisi pinjaman IMF pun tidak banyak berguna karena sudah dikurangi cicilan setiap tahun lewat opsi PPM. Kesimpulannya, buat apa pinjaman itu dipertahankan dalam cadangan devisa?

Pengamat ekonomi dari Indef, Drajad Wibowo, mengatakan, keuntungan opsi PPM hanya dinikmati dalam jangka pendek. Sebagai opsi yang paling minim risikonya, PPM menjamin stabilisasi fiskal karena IMF masih bisa membantu penjadwalan utang melalui fasilitas Paris Club sampai 3 miliar dollar AS. Lagi pula, opsi ini yang ditempuh negara-negara lain seperti Thailand, Korea Selatan, dan Filipina.

Namun, berbeda dengan negara lain, Indonesia dirawat IMF selama lima tahun, jauh lebih lama dari negara-negara tersebut. Sehingga, biaya jangka panjang yang ditanggung Indonesia jauh lebih besar daripada keuntungan jangka pendek yang diperoleh.

Biaya tersebut termasuk privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara besar-besaran sehingga aset yang ada dijual di bawah harga yang semestinya, dan aset produktif dilepas tanpa persiapan yang matang sebelumnya. Selain itu, tingginya angka pengangguran karena program IMF hanya memperhatikan stabilitas fiskal dan menafikan efek sosialnya. Opsi PPM juga tidak bisa mengatasi masalah jangka panjang yang akan dihadapi ekonomi Indonesia karena reformasi ala IMF, yaitu ancaman fiskal karena utang luar negeri dan utang dalam negeri.

JIKA pemerintah berani mengambil sedikit risiko dengan membayar lunas seluruh utang IMF, kekhawatiran adanya kesenjangan fiskal (financing gap) dapat diantisipasi dengan rekayasa keuangan. Indonesia bisa memanfaatkan bunga pinjaman dari negara lain yang cukup rendah, seperti Malaysia yang besarnya 6-7 persen dan Jepang yang hanya 2 persen, dengan melakukan project financing swap.

Dengan memanfaatkan selisih bunga yang cukup besar, Indonesia bisa menghemat Rp 10 triliun sampai Rp 12 triliun dari Rp 55 triliun yang dicadangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar bunga obligasi tahun ini. "Kekhawatiran jangka pendek bisa diatasi dengan berani melakukan model tukar guling seperti itu," kata Drajad.
Cara lain untuk mengurangi financing gap dapat dilakukan dengan optimalisasi pemakaian gas bumi, sekuritisasi aset BUMN, dan menambah jumlah wajib pajak. Perlu juga dilakukan negosiasi ulang terhadap dana alokasi umum yang dituntut daerah. "Cara mengatasi financing gap benar-benar tergantung kemauan kita, tidak tergantung pada kebijakan orang lain. Meskipun hal ini tidak mudah dilakukan, di situlah letak tantangannya," ujar Drajad.

Pelaku pasar dan masyarakat diyakini tidak akan kehilangan kepercayaan bila Indonesia membayar langsung seluruh pinjaman IMF. Selain karena cadangan devisa Indonesia sangat mencukupi, waktu yang ada cukup untuk mempersiapkan masyarakat dan pelaku usaha tentang kemungkinan ini.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, menegaskan, financing gap hanya terjadi pada anggaran, bukan pada realisasinya. Hal itu bisa ditanggulangi antara lain dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara. "Perlu dilihat anggaran belanjanya, ada pemborosan atau tidak. Mengapa bukan masalah itu yang diselesaikan lebih dulu?" gugat Revrisond.

Masalah pokok exit strategy Indonesia, lanjut Revrisond, bukanlah pada opsi apa yang dipilih, tetapi pada agenda reformasi yang harus dilaksanakan setelah Indonesia keluar dari IMF. Kebijakan ekonomi yang diambil pasca-IMF harus mengutamakan kepentingan rakyat, seperti amanat konstitusi.

Agenda IMF selama ini didasarkan pada konsensus Washington yang menekankan penghapusan subsidi, liberalisasi keuangan, liberalisasi perdagangan, dan privatisasi BUMN. Keempat agenda ini lebih banyak merugikan rakyat karena social cost yang dikeluarkan besar sekali.

"Kebijakan IMF seperti penghapusan subsidi secara serentak dan privatisasi BUMN mudah memicu unjuk rasa. Baru sampai tahap pelaksanaan saja sudah terjadi kerusuhan sosial, ini berarti kebijakan tersebut tidak memperhatikan kepentingan rakyat," ujar Revrisond.
Revrisond optimis Indonesia mampu mandiri dan tetap bertahan pasca-program IMF. Indonesia dapat memilih sendiri kebijakan yang tepat dengan situasi dan kondisi negara ini tanpa perlu didikte lembaga atau negara lain. "Lagi pula, keluar dari program IMF tidak berarti kita keluar dari keanggotaan IMF," ujarnya.

Senada dengan Revrisond, Drajad mengungkapkan, yang terbaik adalah Indonesia bisa menentukan kebijakan ekonominya sendiri sesuai dengan masalah yang dihadapi. IMF dinilai terlalu memudahkan masalah, karena kebijakan ekonomi Indonesia tidak hanya berhubungan dengan kondisi fiskal, tetapi juga masalah sosial seperti pengangguran, eforia desentralisasi, dan reformasi.

"Sayangnya, perdebatan ini keluar dari tataran akademis dan masuk ke wilayah politik. Semakin berlarut-larut, masyarakat semakin tidak tenang. Lebih baik kelompok yang berbeda pendapat duduk satu meja dan membuat keputusan bersama," kata Drajad. (was)

Seluruh Utang Dilunasi, IMF Tak Bisa Intervensi Indonesia Harus Menjadi Tuan di Negeri Sendiri

2006-10-19T12:50:00.000+09:00

Banglades Berpesta

2006-10-19T12:36:00.000+09:00

Kompas Cyber Media (KCM)

DHAKA, Sabtu - Banglades larut dalam suasana pesta. Rakyat gembira setelah mendapatkan informasi bahwa pelopor kredit mikro, Muhammad Yunus, menjadi warga Banglades pertama peraih Nobel paling bergengsi, Nobel Perdamaian 2006. Sorak-sorai dan suasana haru terasa di seantero Banglades, Sabtu (14/10).

Aliran ucapan selamat juga terus mengalir dari berbagai sudut dunia, dari pemimpin negara maju dan negara miskin. Di pinggiran ibu kota Dhaka, ratusan orang berkumpul di rumah Yunus dan berlomba memberi ucapan selamat.

Banyak peminjam dana dari Grameen Bank juga turut berkumpul di sekitar rumahnya. Mereka tidak saja ingin memberi salam, tetapi merasakan Nobel untuk Yunus adalah untuk mereka juga. "Inilah saat paling menyenangkan bagi warga Banglades," kata Ansar Ahmed, yang mendoakan agar Yunus sehat dan panjang umur.

Ibu Ahmed pernah mendapatkan pinjaman dari Grameen Bank dan berhasil mengubah status sosial ekonomi keluarga.
"Saya sangat senang karena dia meraih penghargaan atas hasil pekerjaannya yang menguntungkan keluarga kami dan ribuan keluarga lain. Saya ada di sini untuk mengucapkan terima kasih kepadanya atas perbuatannya kepada kami," kata Ahmed.

Pawai di mana-mana

Untuk sejenak, 147 juta penduduk Banglades, yang sebanyak 45 persen hidup di bawah garis kemiskinan, merasakan kebahagiaan. Di berbagai tempat pawai, aksi-aksi meriah dilakukan untuk Nobel pertama bagi Banglades.
Di Distrik Hathazari, di sebelah tenggara Chittagong, pelaksanaan pertama kegiatan operasional Grameen Bank, sekitar 500 orang turun ke jalan. Aksi-aksi mereka ditayangkan di jaringan televisi ATN Bangla.

Di Singair, Distrik Manikganj, bagian tengah Banglades, lebih dari 30.000 orang membunyikan drum. "Nyalalah terang dari Yunus di setiap rumah," demikian sahutan meriah warga itu, yang juga ditayangkan di televisi.

Presiden Iajuddin Ahmed dan Perdana Menteri Khaleda Zia memimpin acara doa nasional dalam rangka memberi ucapan selamat kepada Yunus.
"Seluruh bangsa bangga dengan Nobel pertama untuk setiap warga Banglades. Program kredit mikro Doktor Yunus telah memberikan manfaat kepada jutaan orang," kata Khaleda Zia. Kredit mikro adalah kredit untuk kaum miskin dan usaha informal.

Menteri Luar Negeri M Morshed Khan menyanjung Yunus atas jasanya kepada kelompok paling miskin. "Dia memberi harapan bagi yang putus asa. Dia telah membuat Banglades bangga, dan saya, sebagai teman kecilnya, turut merinding karena bahagianya. Saya turut merasakan keagungannya," ujarnya.

Media Banglades pun tak kalah gencar memberi pujian. "Terima kasih Tuan Banglades," demikian harian Jai Jai Din. "Akhirnya Banglades memiliki seorang panutan dunia," lanjut harian itu.

"Ia satu-satunya ekonom di dunia yang telah menemukan teori ekonomi baru dan bisa diterapkan di akar rumput," kata Wahiduddin Mahmud, ekonom terkenal Banglades, yang mengajar di Universitas Dhaka.

Muhammad Yunus sendiri mengatakan, penghargaan untuknya menjadi dorongan makin kuat untuk memberantas kemiskinan global. "Sangat dimungkinkan, pada tahun 2015 kemiskinan global berkurang menjadi setengah dari sekarang," kata Yunus. Ucapannya itu merujuk pada program PBB, yaitu mengurangi penduduk miskin menjadi setengah pada tahun 2015, dari 1,2 miliar jiwa sekarang ini. (REUTERS/AP/AFP/MON)

Yunus dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

2006-10-19T11:39:00.000+09:00

Yunus dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Rabu, 18 Oktober 2006
TEMPO Interaktif,

Jakarta: Apakah orang miskin dapat dipercayai untuk mengelola kredit? Almarhum Profesor Mubyarto yakin seyakin-yakinnya penduduk miskin dapat dipercaya untuk mengelola dana, tentu dengan bantuan pemandu di sana-sini. Berdasarkan keyakinan itu, diluncurkanlah program Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada 1994. Dengan filosofi serupa bahwa penduduk miskin di pedesaan bisa dipercaya, giat bekerja, dan punya kecakapan yang memadai, guru besar ekonomi di Universitas Chittagong, Prof Dr Muhammad Yunus, berusaha mengentaskan nasib mereka di Bangladesh. Yunus optimistis bahwa ketika penduduk miskin diberi kredit, mereka pasti dapat mengembalikan, dengan dukungan sistem dan prosedur yang kondusif.

Bertolak dari sini, lahirlah Grameen Bank (GB) pada 1974.Pembentukan GB sempat terbentur undang-undang perbankan setempat, terutama soal agunan kredit. Padahal keistimewaan ide Yunus justru terletak pada tidak adanya persyaratan agunan. Buat Yunus, mustahil mensyaratkan agunan bagi penduduk miskin di Bangladesh. Di negara itu, agunan yang paling lazim dan bisa diterima kreditor adalah aset tanah. Padahal kelompok sasaran Yunus adalah penduduk termiskin dan buta huruf yang landless. Fokus Yunus selanjutnya bagaimana agar kredit itu selamat dan bisa dikembalikan, agar uang dapat berputar untuk membantu penduduk miskin lain.Dalam prakteknya, Yunus meniru modus para pelepas uang (Prasetiantono, dkk, 1997).

Keunggulan rentenir adalah kemampuannya mengakomodasi debitor. Pertama, menggunakan sistem door to door yang amat efektif menjaring nasabah. Ini cermin kegigihan dan dedikasi yang tinggi dari para debitor. "Armada" rentenir biasanya gigih menebar kredit dan gigih pula mengumpulkan pembayaran kembalinya dari hari ke hari. Kedua, rentenir memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam operasinya. Rentenir tidak pernah memberlakukan birokrasi bertele-tele, seperti syarat lembaga keuangan formal. Fleksibilitas semacam ini diperlukan di Bangladesh yang 67 persen penduduknya buta huruf.Namun, modus semacam ini berpeluang membuka masalah. Pertama, praktek door to door perlu "armada" tagih dengan personalia dalam jumlah besar, yang berarti memakan biaya operasional tinggi. Kedua, fleksibilitas yang tinggi dan tiadanya agunan menyebabkan risiko kredit juga tinggi. Untuk mengkompensasi kedua masalah itu, GB menerapkan suku bunga yang sama dengan pasar. Agar kredit dapat kembali, "armada" tagih beroperasi dalam periode mingguan. Cara ini mampu menekan kredit macet hanya 2 persen. Berbeda dengan rentenir yang dominan kredit konsumtif, GB hanya mengenal tiga jenis kredit: kredit untuk menciptakan pendapatan produktif, kredit membangun rumah, dan kredit musiman untuk tanaman musiman.

Secara kultural, GB menanamkan disiplin kepada para peminjam. Dari setiap lima orang peminjam, dibentuk satu kelompok. Ketika ada anggota kelompok yang menunggak, anggota kelompok lain ikut bertanggung jawab. Kinerja salah satu anggota membawa konsekuensi kredibilitas satu kelompok.Tidak seperti renternir yang ekspansif dan maximum profit, GB tidak mengenal sifat ekspansif. "Armada" dan jumlah cabang memang ditebar di mana-mana (2.226 cabang di 71.371 desa), tapi plafon kredit bagi setiap peminjam tetap dijaga. Kredit terendah senilai 50 taka (di atas US$ 1), yang tertinggi 60 ribu taka (US$ 1.500). Nilai kredit rata-rata 6.000 taka (US$ 160). Angka-angka ini menunjukkan komitmen GB kepada penduduk miskin, selain menjaga prudential banking untuk menghindari kredit macet. Yunus tidak memilih bentuk koperasi atau pegadaian. Di Bangladesh, koperasi yang reputasinya jelek. Idenya bagus, tapi dalam prakteknya seperti rentenir. Adapun pegadaian perlu agunan. Ini nonsens didirikan di Bangladesh, yang masuk deretan negara termiskin di dunia. Namun, spirit berkoperasi mewarnai operasi GB. Ada anggota, ada rapat anggota, ada tanggung jawab, ada rasa memiliki, serta ada kebersamaan, loyalitas, dan demokrasi. Butir-butir inilah yang menjadi substansi terpenting semangat berkoperasi.GB menjadikan kaum perempuan sebagai target group.

Mengapa? Pertama, dari segi ketenagakerjaan, umumnya perempuan bukan tenaga kerja produktif, sehingga dengan bantuan kredit mereka bisa melakukan usaha produktif di sela-sela mengurus rumah tangga. Kedua, secara kultural, perempuan terbiasa mengurus ekonomi rumah tangga (manajer keuangan). Ketiga, secara emosional, perempuan lebih dekat dengan anak-anaknya. Perempuan jadi kunci pembentukan kualitas sumber daya manusia anak-anaknya. Keempat, kredit merupakan jembatan emas menuju persamaan hak terhadap lelaki. Bantuan kredit kepada mereka tidak hanya meningkatkan usaha ekonomi dan kesejahteraan keluarganya, tapi juga berdampak meluas terhadap warga masyarakat lain.

Hasil sejumlah survei menunjukkan: persentase pekerja di pedesaan umumnya 4 persen, di desa GB sebesar 5 persen; persentase jumlah anggota keluarga yang bekerja di desa GB 1,75, di desa non-GB 1,43 orang; jam kerja di desa GB meningkat dari 6 jam jadi 18 jam; penghasilan rumah tangga nasabah GB lebih besar 28 persen ketimbang bukan nasabah, bahkan jika dibandingkan dengan rata-rata rumah tangga di desa yang tak ada GB pendapatannya 43 persen lebih tinggi (Rasid, 1997). Studi Hashemi dan Schuler (1996) menemukan: ada korelasi signifikan antara keanggotaan GB dan pemberdayaan kehidupan sosial (dalam kontrasepsi; pemberontakan sistem patriarkat; dan politik). Artinya, keberadaan GB selain membuat ekonomi warga miskin "menggeliat", secara sosial-politik mereka teberdayakan. Tidak salah, panitia Nobel mengganjar Yunus dengan Nobel Perdamaian 2006. Sejauh ini, tak terhitung program dan usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Tanpa mengecilkan hasil yang dicapai, sampai sekarang penduduk miskin masih bejibun. Dua tahun Presiden Yudhoyono berkuasa, kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan tidak menurun, tapi justru naik. Di tengah membaiknya berbagai indikator makroekonomi, setahun terakhir kemiskinan justru meningkat dari 16 persen menjadi 17,75 persen, gizi buruk dari 1,8 juta menjadi 2,3 juta, dan pengangguran dari 10,4 persen menjadi 11,85 persen. Apa yang salah dengan program antikemiskinan di sini? Tak lain karena upaya pemerintah mengentaskan masyarakat miskin dan memberdayakan ekonomi rakyat direduksi hanya dilihat dari sisi permodalan. Seakan-akan muncul simple truth bahwa modal merupakan segala-galanya. Faktanya, ekonomi rakyat amat lemah dalam: keahlian dan keterampilan usaha, akses dana/modal usaha, dan pemasaran atau informasi (Suyanto, 1997; Dieter Evers, 1995; Sutojo dkk, 1994). Menurut Chambers (1987), ada lima ketidakberuntungan pada kelompok rumah tangga miskin, yaitu kerentanan, kelemahan fisik, derajat isolasi, keterbatasan pemilikan aset, dan ketidakberdayaan.Upaya pemberdayaan warga miskin tidak jauh dari penanganan hal-hal di atas. Pemberian "kail", dan bukan "ikan", sebagai strategi pemberdayaan ekonomi rakyat pun dirasa tidak memadai.

Kelompok miskin juga perlu diajari bagaimana cara memancing yang baik. Bahkan ada persoalan mendasar bahwa kelompok miskin yang diberdayakan itu juga perlu dijamin agar "sungai" atau "kolam" yang dipancing tidak keruh dan sustainable. Bagaimana mereka bisa mancing jika kolamnya sudah dikaveling orang lain?Mengapa Yunus berhasil memberdayakan ekonomi rakyat? Pertama, GB secara nyata meletakkan mekanisme demokrasi ekonomi secara riil. Ini diwujudkan dalam bentuk akses yang sama setiap orang terhadap kredit. Yunus berargumen, setiap individu bebas mengejar kepentingan ekonominya, sejauh individu-individu itu memiliki akses yang sama untuk memasuki pasar. Kedua, operasi GB hidup dalam konteks sosial yang demokratis. Kemiskinan tidak jadi obyek politik--seperti yang terjadi di Indonesia selama ini, sehingga pemerintah berkepentingan menetapkan garis kemiskinan menurut selera.

Kredit yang diberikan GB justru mampu memerangi ekstremitas politik di Bangladesh. Berkurangnya marginalisasi ekonomi ternyata mampu mengurangi marginalisasi politik. Ketiga, kelompok sasaran dibina secara intensif, dari pengarahan tentang tanggung jawab kredit, cara pengembalian beserta kewajiban pembayaran bunga, hingga rate income generation regeneration (uji kelayakan). Tak mengherankan, kini konsep GB diadopsi di puluhan negara. Bisakah kita belajar dari Yunus dan GB untuk memberdayakan ekonomi rakyat?

Khudori, PEMERHATI MASALAH SOSIAL-EKONOMI PERTANIAN

The price of rice

2006-03-02T14:00:00.000+09:00

Jeremy P Mulholland & Ken Thomas
Inside Indonesia
No. 58 April -June 1999

Bulog had to feed Indonesia, pacify farmers, and support Suharto’s industrialisation policy. What will happen to it now?

Bulog, the national logistics board that controls the supply of rice and other basic commodities, has as many enemies as it does friends. Some praise it for maintaining rice supplies in difficult circumstances while keeping the price down. Others (including the IMF) criticise it for monopolistic practices. Some argue that Article 33 of the Constitution obliges the state to control the supply of basic commodities. But it has been undeniably corrupt in performing its functions.
Established on 11 May 1967, Bulog forms an important part of the New Order’s economic history. Industrialisation was the Procrustean bed of all policy in that period, particularly from the early ‘80s. To promote industry, the government aimed to increase rice production while keeping prices low for consumers so they would not demand higher wages. To stimulate production, the government improved infrastructure, especially irrigation.

Initially, the agency’s primary function was to purchase basic commodities for public servants and the military. From 1970 it was required to control the price and distribution of basic staples, especially rice and flour, important to social stability. Bulog was not alone in making rice policy. The other principal actors included the National Planning Board (Bappenas), the Co-ordinating Minister for Economics, Finance and Industry (Ekuin), the Minister of Finance, and the Minister of Agriculture. In the background stood the President, who had the final say.
Bulog had to stabilise the price of rice for both producers and consumers. It did this by setting a ceiling price for the benefit of consumers, and a floor price for producers. As far as consumers were concerned it was necessary to have adequate stocks available. This meant running stocks down when there was a surplus and the reverse when there was a shortage, usually by increasing imports. At the appropriate times, the agency purchased rice from the domestic or the international market.
On the production side, to encourage farmers to produce more it was essential to set a price which would act as an incentive. Bulog did this by entering the market when the price fell, withdrawing as it rose above the floor. Rice production increased beyond all expectations, threefold under the New Order. Increased production was essential to provide for the increasing numbers moving into the industrial sector as well as for an expected population increase. Bulog’s contribution through its management of the ceiling and floor prices was important. By the end of the period, the agency had warehouses scattered throughout the archipelago.

Not all farmers benefited equally from the operation of Bulog’s floor price, given the unequal distribution of land and therefore income. The use of new high-yielding seed varieties, introduced in 1967, enabled farmers to increase yields considerably and, with irrigation, to double crop. The main beneficiaries from the stimulus of Bulog's floor price and subsidies for fertilizers were the 20 percent of farmers with more than half a hectare of wet rice. The government seemed to be thinking along the lines of land reform and other measures to reduce inequalities among farmers in the late ‘70s, but eventually the discussion lapsed.

The agency's use of the government sponsored village cooperatives (Koperasi Unit Desa or KUD ) points to another element in the background to the progress of the ‘green revolution' under its auspices. These cooperatives were composed of the richer farmers, were presided over by the head of the subdistrict (the camat) and were designed to implement government policy, not to act as independent agents.
The presence of the non-commissioned officers known as babinsa in the village also served to minimise dissent with government policies. And it should not be forgotten that fear was an all-pervasive factor during the New Order, as an aftermath of the abortive coup in October 1965. Anyone who thought of opposing government polices would have thought twice about voicing discontent, and the babinsa would have been a constant reminder of the likely price of resistance.

It may well be that the open violence Indonesia is now experiencing is a late expression of anger at the way farmers were pressured to adopt the new seeds varieties, to the benefit of some but at a high social cost to most.
With the end of the New Order and the approaching elections, we may well ask what the fate of the government’s industrialisation policy will be, and along with it the policy on rice and Bulog’s role. Which interest group - rice consumers or rice producers - will now win out in rice policy?

Suharto’s friends

Since the late 1950s the ups and downs of particular business groups have generally been linked to powerful political actors. This pattern of patronage is also evident in the food sector. Bulog functioned as a ‘centre of the state’ during the New Order - comparable to the State Oil Company (Pertamina), the State Electricity Company (PLN), or Habibie’s Technology and Assessment Body (BPPT). Ever since Bulog’s operations commenced in May 1967, it has been an important ‘incubator of state tutelage’ (as Richard Robison once put it), aiming to promote private business that would help the state.

It helped accelerate the growth of the private Salim Group, owned by Suharto’s long-time friend Liem Sioe Liong, a Chinese Indonesian whose adopted name is Sudono Salim. The Salim Group’s astounding expansion and growth into many unrelated industries, from shipping to banking, all started with flour. Ever since 1969, the Salim subsidiary PT Bogasari Flour Mills has monopolised the import, milling and distribution of wheat. It became the largest domestic wheat flour producer, and one of the largest instant noodle producers and exporters in the world. It achieved this prominence because of support from Bulog. In return, the Salim group became one of the strongest private supporters of the New Order’s high economic growth.

An important part of New Order capitalism was the ‘tax free charitable foundation’, known as the yayasan. Controlled by top New Order officials, several of these bodies served as financial centres for the repayment of Salim’s ‘gratitude’ (hutang budi) to Suharto and his regime. The diversified Yayasan Harapan Kita (controlled by Suharto himself) and the Yayasan Dharma Putra Kostrad (run by the elite military unit Kostrad) received huge ‘financial contributions’ - purportedly 26% of their incomes - from Bogasari Flour Mills. The expectation of such a quid pro quo among friends was presumably the reason why Bulog helped accelerate the Salim Group’s growth in the first place and was an important element in the creation of a powerful network of conglomerates.

In turn, these yayasan (and others like them) were able to finance ‘palace circle’ ventures in a multitude of different sectors within the Indonesian economy, as well as to ‘bail out’ troubled (Suharto-linked) banks or private businesses. They helped create a tightly interrelated private sector network, with the aim of fostering well-connected private conglomerates. These conglomerates, it should be acknowledged, also contributed to real economic growth.
Realignment

The toppling of Suharto, and Indonesia’s recent economic devastation, have induced a re-configuration of patronage flows. The untimely (albeit honourable) dismissal in August 1998 of Beddu Amang, the head of Bulog, was an important indication of a realignment within Bulog’s ‘politico-bureaucratic web’. Beddu had refused to permit any erosion of the Salim Group’s monopoly of the wheat and sugar industries. He was ‘posted’ to another, less powerful, position in the Finance Department.
With Suharto no longer directly involved in these matters and facing enough difficulty of his own to help the Salim Group, Bulog’s role appears to be shifting towards a more nationalistic orientation of fostering non-Chinese capitalists. Possibly with the support of Indonesia’s top economic minister, Ginanjar Kartasasmita, Bulog now seems to be supporting a shift away from the (Chinese-owned) Salim Group, towards the Bakrie Group controlled by Aburizal Bakrie. There has been speculation that a new group of powerful post-Suharto political actors, among them Ginanjar, Coordinating Minister for the Economy, Finance and Industry, who also heads the Planning Bureau (Bappenas), Rahardi Ramelan, Minister of Industry and Trade, and Adi Sasono, Cooperatives Minister, now have enough control over the levers of patronage to support the growth and expansion of the Bakrie Group into the future, mirroring the Salim Group’s past commercial ascension.

But Bulog remains embroiled in corruption revelations, which demonstrate that any internal change is not going unchallenged. There is controversy over the tendering process for certain food monopolies awarded to Singapore-based PT Bakrie Nusantara International, a financial arm of the Bakrie Group. Also, a land-swap deal involving Bulog is being investigated by the Attorney General’s office. Among the prominent witnesses are Tommy Suharto and Beddu Amang.

Bulog now has Rahardi Ramelan as interim head, and its wings have been clipped: it is said that in 1999 it will be responsible only for rice stabilisation. The question for any new government will be the balance between growth and equity in its rice policy. Bulog would have a role to play in either case. Over time it has developed a certain level of skill, and it still has the warehouse capacity throughout the county to handle large-scale rice imports. The availability of rice for the consumer, and satisfactory returns to farmers whatever the size of their holdings, will remain important government concerns for decades to come.

Reformasi Pertanian: Pencapaian Swasembada Pangan melalui Cooperative Farming Complex

2006-02-08T17:26:00.001+09:00

Majalah Inovasi Vol.1/XVI/Agustus 2004 - Topik Utama
Oleh: Kuntoro Boga Andri

Dalam upaya pencapaian kembali swasembada pangan, ada sejumlah tantangan yang mesti kita perhatikan, khususnya pencabutan subsidi pertanian serta inefisiensi skala ekonomi. Penguasaan lahan yang sempit dalam usahatani secara ekonomis akan tidak efisien, apalagi jika ditambah dengan kondisi perpecahan dan perpencaran (division and fragmentation). Keadaan ini terjadi dari waktu ke waktu dinegara kita dengan maraknya peralihan fungsi lahan dan jual beli lahan pertanian. Juga akibat sistem pewarisan yang berlaku di masyarakat, system penyakapan (tenancy) dan pertambahan penduduk. Disisi lain kegiatan pertanian yang dilakukan secara umum masih bersifat individual, sedangkan kelompok tani atau lembaga agribisnis lokal yang ada masih lebih banyak melaksanakan fungsi sosial daripada fungsi-fungsi bisnis. Karena itu perlu model baru manajemen usahatani.

Cooperative Farming Complexes
Ada　konsep untuk sistem pengelolaan lahan satu hamparan secara efisien oleh sekelompok petani dalam suatu manajemen bersama atau populer dalam istilah Cooperative Farming Complexes (CFC). Model ini sejak lama berkembang dan dipraktekkan oleh beberapa negara maju seperti Jepang dan negara-negara Eropa dalam menghadapi masalah inefisensi produksi akibat sempitnya lahan.

Sejak era reformasi bergulir, banyak peneliti, birokrat dan penentu kebijakan di bidang pertanian menyadari bahwa model pertanian skala kecil tidak lagi dapat berjalan sendiri-sendiri. Untuk menghadapi tantangan yang semakin besar petani membutuhkan kekuatan untuk mendapatkan modal, penggunaan mesin-mesin pertanian, pengetahuan dan penerapan akan teknologi yang tepat, serta pemasaran produk dengan harga yang layak. Tantangan sektor pertanian baik yang bersifat internal maupun external mensyaratkan keunggulan komparative dimana sistim agribisnis yang dikembangkan harus lebih berorientasi kepada pasar dan peningkatan effisiensi sistem produksi.

Revitalisasi kelompok tani dalam sistem agribisnis dirasakan sangat perlu. Oleh karena itu dalam usaha pemberdayaan petani kecil di pedesaan beberapa tahun terakhir ini munculah penjabaran model CFC. Contohnya melalui pelaksanaan beberapa program pemberdayaan kelompok tani berskala nasional dan dilakukan secara simultan oleh departermen terkait bersama seluruh stakeholder baik berupa percontohan maupun penerapan dalam skala luas seperti program Corporate Farming, Cooperative Farming, ataupun Contract Farming Group yang menempatakan kelompok tani sebagai pelaku utama kegiatan agribisnis. Dari model-model tersebut diharapkan tercipta suatu usaha terpadu yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas usahatani yang berorentasi pasar.

Hal lain yang diperhatikan dalam usaha pembangunan pertanian secara umum ialah masalah kualitas sumberdaya manusia. Disini peran orang luar dalam kelompok tani deperkenalkan melalui fungsinya sebagai seorang konsultan, manajer kelompok ataupun penyuluh dari instansi terkait dalam upaya pemberdayaan kelompok. Pengenalan peran manajer dalam usaha produksi kelompok dan pemasaran kiranya perlu mengacu pada suatu model organisasi agribisnis yang efektif. Dari banyak program yang telah dilakukan diatas patut kiranya didukung dan diupayakan sebagai model pencapaian swasembada pertanian melalui penggalian potensi lokal.

Keunggulan Model CFC
Melalui model ini dapat diperoleh bermacam manfaat bagi para petani anggota kelompok maupun masyarakat di lingkungannya, baik manfaat ekonomi maupun sosial. Ada sejumlah manfaat ekonomi sebagai berikut.

Pertama, efisiensi produksi; CFC akan meningkatkan efisiensi khususnya dalam penggunaan tenaga kerja dan mesin pertanian. Kedua, meningkatkan negotiation power; Dengan model ini baik dalam pemasaran hasil komoditas maupun pembelian bermacam saprotan dan barang investasi, negotiation power petani akan meningkat karena dilakukan secara kelompok. Ketiga, terciptanya efisiensi dan efektifitas manejemen; pengelolaan hamparan secara umum dilakukan oleh seorang manajer profesional yang dalam prakteknya semua kegiatan dimusyawarahkan sebelumnya dengan para anggota. Keempat, aktivitas nonfarm; bila efisiensi dari tenaga kerja tercapai, maka curahan waktu tenaga kerja yang berlebih dapat dialihkan untuk berbagai macam kegiatan nonfarm guna memperoleh tambahan penghasilan. Kelima, peningkatan pendapatan; Dengan berbagai macam keuntungan yang diperoleh diharapkan pendapatan petani meningkat.

Adapun manfaat sosial yang diperoleh dari model ini antara lain sebagai berikut. Pertama, pendidikan bagi masyarakat pedesaan; model ini dapat menjadi ajang pendidikan organisasi kerakyatan bagi masyarakat pedesaan dalam usaha mencapai tujuan bersama. Kedua, menghidupkan kembali gairah ekonomi kerakyatan; dengan terbentuknya sentra-sentra ekonomi pertanian yang tangguh kegiatan agribisnis akan berjalan, pasar akan terbentuk, Ketiga, gairah gotong royong dan demokratisasi; CFC akan memberikan efek positif berupa perasaan memiliki dari para anggota, yang akan berlanjut pada komitmen mereka untuk bekerja bersama melalui kelompok.

Model tersebut memang selama ini terbukti di beberapa negara seperti Jepang. Namun, untuk diterapkan di Indonesia, diperlukan berbagai penyesuaian dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi yang ada.

Banjir dan Hutan Gundul

2006-01-05T10:39:00.000+09:00

FOKUS, Kompas Cyber Media
Jakarta, Kamis, 05 Januari 2006, 05:41 WIB

Hujan yang turun terus menerus sejak akhir tahun 2005 hingga memasuki tahun 2006 menimbulkan banjir di beberapa daerah, terutama di Pulau Jawa. Awal tahun 2006 ditandai oleh banjir bandang dan tanah longsor melanda Kecamatan Panti, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Tanggul, dan Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Hujan lebat sejak Minggu (1/1) malam itu menyebabkan banjir dan tanah longsor pada keesokan harinya (Senin, 2/1). Terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang mengagetkan penduduk Jember mengakibatkan 51 orang tewas, ratusan rumah hancur, ratusan hektare sawah rusak, dan ratusan warga terjebak dan terisolasi karena jembatan terputus.
Sampai saat ini tim SAR terus bekerja keras menyelamatkan penduduk yang terjebak di tengah-tengah air bercampur lumpur. Bantuan makanan dan obat-obatan pun mengalir ke Jember.

Bupati Jember, MZA Djalal mengatakan bencana alam ini tak terlepas dari gundulnya hutan di lereng Gunung Argopuro yang merupakan hulu Sungai Kaliputih, Sungai Bedadung dan Sungai Jompo. Namun Gubernur Jatim, Imam Utomo, membantah musibah ini akibat gundulnya hutan gara-gara penebangan liar. Penyebabnya di aliran sungai terdapat lumbung-lumbung. Seharusnya air keluar dari lumbung, tetapi salurannya tertutup kayu yang sudah tua sehingga air tersumbat.

Selain Jember, tanah longsor juga menimpa Banjarnegara, Jawa Tengah. Tanah longsor menimbun Kampung Gunungrejo di Kecamatan Banjarmangu, sekitar 15 kilometer arah utara kota Banjarnegara, Rabu (4/1) dini hari. Seperti diberitakan Kompas (Kamis, 5/1), dari lima RT di kampung yang berpenduduk 655 jiwa itu, hanya satu RT yang selamat dari musibah.
Kita sungguh prihatin atas terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa Pulau Jawa. Hujan lebat sepanjang Januari-Februari seharusnya membuat wilayah lain di Indonesia siap siaga mengantisipasi kejadian serupa. Namun, kita lebih prihatin lagi karena hutan sebagai penyangga air hujan justru sebagian besar gundul akibat penebangan yang membabi buta. Padahal hutan gundul sangat berpotensi menimbulkan bencana alam, seperti banjir bandang dan tanah longsor.

Dirut Perum Perhutani, Transtoto Handadhari, mengakui 60 persen hutan Perhutani di Pulau Jawa berpotensi rawan bencana akibat penjarahan. Bahkan Menhut MS Kaban pun membenarkan, secara nasional luas hutan yang dipastikan gundul mencapai 59,2 juta hektar, dari total luas hutan 120,35 juta hektar.

Pengalaman membuktikan bahwa ulah manusia merusak hutan, melakukan penebangan secara serampangan merupakan bom waktu di kemudian hari. Namun, hal ini berkali-kali terjadi, hutan tetap saja dijarah, sedangkan penanaman kembali tidak secepat penjarahan itu terjadi. Semestinya manusia hidup bersatu dengan alam dan memelihara lingkungan sekitar. Jika lingkungan dirusak, akibatnya sungguh luar biasa, dan akhirnya manusia juga yang menderita.

Petani

2005-12-21T16:52:00.000+09:00

KAPAS menjadi simbol penting sebuah pertempuran berlarut-larut, melelahkan, dan makan ongkos besar. Di Hong Kong, tuan rumah hajatan akbar World Trade Organization, ihwal kapas itu tak juga tuntas. Tuntutan negara berkembang, juga Eropa, agar Amerika memangkas subsidi bagi petani kapas, tak usai dibahas.

Rapat di Hong Kong itu sebetulnya punya tujuan mulia. Agenda Pembangunan Doha, yang macet sejak 2003, diharapkan selesai. Yang terjadi sebaliknya: kesenjangan negara berkembang yang tergabung dalam G-20 dengan negara maju di G-7 makin melebar. Biangnya produk pertanian.Tahun lalu, total perdagangan barang dan jasa dunia sekitar US$ 11 trilyun. Sebanyak US$ 800 milyar berupa produk pertanian. Persentasenya kecil. Tapi masalah pertanian selalu menempati isu sensitif.

Kecil di rupiah, besar di massa; modal utama politikus untuk mendapat kursi.Di Arkansas, Amerika Serikat, pergulatan atas nama rakyat itu terjadi. Pemerintah federal tiap tahun menyubsidi US$ 360.000 per petani --tak terbayang gedenya bagi petani kita. Bantuan itu membuat Arkansas sukses sebagai penghasil sepersepuluh kapas Amerika. Tapi gelontoran dolar sebesar itu dipandang menabrak rambu. Negara tetangga, Brasil, membawa kasus subsidi kelewat gede ini ke WTO.

Presiden George Bush lalu memangkas subsidinya menjadi US$ 250.000. Menipis, tapi masih kelewat besar ketimbang yang diterima dari pemerintah oleh petani di negara miskin dan berkembang, termasuk Indonesia. Ganti kini Senator Partai Demokrat, Blanche Lincoln, yang memang dari keluarga petani, berkampanye menentang Bush.Para petani kapas juga menjerit. Mereka butuh subsidi besar agar kapasnya bisa bersaing. Meski menggunakan imigran gelap, upah mereka jauh di atas buruh tani di negara berkembang, yang kadang hanya US$ 1 per hari.

Sejak didirikan pada 1995 sebagai metamorfosis Perjanjian Bersama dalam Tarif dan Perdagangan (GATT), WTO diharapkan menjadi hakim adil atas ketimpangan perniagaan dunia. Negara yang culas dalam perdagangan dihukum. Indonesia pernah diberi sanksi dalam kasus mobil nasional Timor. Sebaliknya, dalam dumping kertas lawan Korea, Indonesia menang.

Dalam prakteknya, WTO dinilai masih memble. Bahkan Profesor Arvind Panagriya, guru besar ekonomi Columbia University, School of International and Public Affairs, New York, menilai negara majulah biang proteksi produk pertanian. WTO belum bisa membuat alur perdagangan menjadi adil dan lancar (Agricultural Liberalization and the Least Developed Countries: Six Fallacies, 2005).

Apa yang disampaikan Arvind itu bisa kita lihat dengan kasatmata: betapa dominan negara maju dalam setiap pengambilan keputusan. Di samping itu, definisi ala WTO, meski detail, masih bisa dimainkan.''Subsidi'' dan ''proteksi'', misalnya. Dua kata yang cenderung menabrak rambu perdagangan adil itu faktanya bisa ditarik ke mana pun. Masyarakat Eropa, yang gencar mengajari negara lain taat hukum, dewasa ini memberi subsidi teramat besar bagi petani. Total sekitar US$ 350 milyar subsidi negara maju untuk petani. Tapi, baik Amerika maupun Eropa sama-sama menuding: pihak ''sana'' sebagai pelanggar aturan WTO.

Dengan kondisi yang centang perenang itu, kita bisa memaklumi bila petani Korea Selatan, Indonesia, Brasil, tak ragu nglurug ke Hong Kong. Mereka berdemo, menuntut produk pertanian tak diliberalkan.Tingginya subsidi negara maju membuat kita maklum bila produk pertanian Indonesia terasa amat mahal. Namun berharap pihak lain memangkas proteksinya begitu saja tak gampang.

Karena itu, program efisiensi pertanian di dalam negeri haruslah terus berjalan. Saluran irigasi kudu dipermak. Lahan petani yang kecil-kecil dan tersekat oleh pematang, yang membuat pengolahan pertanian tak efisien, harus ditambal. Sayangnya, konsolidasi lahan pertanian, yang berhasil dilaksanakan di Cianjur, tak bisa berlangsung di tempat lain.Memprotes WTO mungkin perlu. Tapi masih banyak hal nyata lain yang bisa kita lakukan.

iwan@gatra.com[Lensa, Gatra Nomor 6 Beredar Senin, 12 Desember 2005]

Di Balik Kisruh Impor Beras

2005-12-02T08:17:00.000+09:00

Kompas online: senin, 28 November 2005
Bustanul Arifin

Kisruh impor beras sejak awal September 2005 mengundang keingintahuan masyarakat. Berbagai analisis, komentar, demonstrasi massa, dan orasi bebas bermunculan tanpa hasil memuaskan. Rapat kerja pemerintah dengan wakil rakyat juga seakan jalan di tempat. Tidak ada solusi kebijakan yang dapat melegakan rakyat dan menjanjikan arah perubahan yang lebih baik.

Argumen yang muncul sangat beragam, mulai dari kesimpangsiuran data produksi dan konsumsi beras, instansi pemerintah saling tidak percaya atas estimasi data yang mereka gunakan, perburuan rente (rent-seeking) oleh mereka yang dekat pusat kekuasaan, sampai keacuhan (ignorance) para elite ekonomi dan politik terhadap penderitaan petani beras, dan itu tentu saja sangat tidak mendukung strategi revitalisasi pertanian yang dicanangkan presiden.

Akar paling mendasar dari kisruh impor beras adalah diskrepansi data produksi dan data konsumsi beras. Diskrepansi tersebut menjadi lebih dahsyat ketika masing-masing instansi pemerintah tidak saling percaya terhadap data yang dimilikinya, tanpa pernah berpikir bahwa hal itu dapat menurunkan kredibilitas kebijakan secara umum. Angka resmi ramalan produksi beras oleh Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 November 2005 adalah 53,985 juta ton gabah atau setara 34 juta ton beras dengan faktor konversi 0,63.

BPS melakukan pemutakhiran (updating) angka produksi ini empat kali dalam setahun, sebelum menyatakannya sebagai angka produksi tetap. Faktor konversi 0,63 ini telah digunakan sejak puluhan tahun terakhir tanpa pernah mengakui kemajuan teknologi penggilingan padi dan kemampuan petani memperbaiki teknologi pascapanen.
Selama empat tahun terakhir, angka ramalan ketiga (aram 3) BPS nyaris mendekati kebenaran dan hanya meleset sekitar 1 persen (antara negatif 0,72 dan positif 0,47 persen).

Akan tetapi, ketika petugas lapangan tidak bekerja baik, suplai data dari lapangan tersendat, serta metode estimasi ubinan (perkiraan produksi untuk areal 2,5 x 2,5 meter sebelum dikonversi menjadi produksi per hektar) tidak pernah dikalibrasi di lapangan, maka kita berbicara sampah. Ingat, ketika kita semua risau dengan impor beras mencapai 3 juta ton tahun 2002 dan 2 juta ton tahun 2003 karena hal tersebut menekan harga gabah tingkat petani kita langsung terdiam dan takjub ketika pemerintah mengklaim menghasilkan produksi beras 33,8 juta ton dan telah mencapai swasembada beras pada tahun 2004, tanpa pernah peduli terhadap over-estimasi angka produksi tersebut (lihat artikel Suwandhi, Kompas, 12/11/2004).

Angka konsumsi beras diperoleh dari angka konsumsi langsung rumah tangga 115,5 kg per kapita yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Angka itu kemudian ditambah konsumsi beras industri makanan 10 persen, kebutuhan benih, susut dan kegunaan lain, lalu dikalikan jumlah penduduk sekitar 214 juta jiwa, keluarlah angka 30 juta-32 juta ton konsumsi.

BPS melakukan survei konsumsi beras industri menengah dan besar, tetapi hanya mengestimasi konsumsi beras oleh industri kecil. Akibatnya, angka konsumsi cukup rawan dan sangat sensitif terhadap faktor koreksi tingkat konsumsi beras industri nonrumah tangga.
Diskrepansi data produksi dan konsumsi beras itu sebenarnya masalah akademik biasa, tetapi konsekuensi ekonomi politiknya tak ringan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika pemerintahan Yudhoyono maju terus dengan impor, secara tidak langsung mengakui ketidakberhasilannya mencapai swasembada beras. Namun, ketidakpercayaan pemerintahan Yudhoyono terhadap data produksi-konsumsi publikasi BPS dapat juga dimaknai swasembada pada era Presiden Megawati tahun 2004 jadi hambar karena fenomena over-estimasi produksi.
Menggiurkan

Rente ekonomi impor beras memang sangat menggiurkan bagi mereka di sekitar pusat kekuasaan untuk mencari justifikasi apa pun tentang impor beras. Kebutuhan stok penyanggah, antisipasi melonjaknya harga beras karena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tingginya laju inflasi, dan lain-lain adalah sedikit dari sekian macam argumen. Terkesan dipaksakan.

Walaupun harga dunia beras saat ini pada titik keseimbangan tertinggi dalam tiga dasawarsa terakhir, harga 266 dollar AS per ton atau setara Rp 2.700 per kilogram masih lebih rendah dibandingkan dengan harga domestik yang di atas Rp 3.000 per kilogram (kg). Nilai rente ekonominya akan jauh lebih besar jika mereka mampu mencari beras di pasaran dunia dengan harga yang lebih rendah dari harga rata-rata dunia saat ini. Konon, harga stok lama beras di Vietnam dan Thailand dapat didumping dengan harga sekitar 230 dollar AS per ton atau tidak sampai Rp 2.800 per kg setelah ditambah asuransi dan ongkos angkut.

Beberapa media dan argumen yang berkembang dalam rapat kerja antara pemerintah dan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang telah menyinggung tentang pressure dari para pemburu rente dan importir beras ini tanpa memperhitungkan dampak buruk kejatuhan harga gabah yang harus ditanggung petani. Pasar beras domestik salah satu contoh dari struktur pasar asimetris dan tidak setara karena pelaku yang memiliki posisi tawar lebih baik menekan pelaku di bawahnya. Beras impor belum masuk dan baru saja menjadi berita, tengkulak telah menekan harga gabah petani.

Dalam bahasa ekonomi kelembagaan, kisruh beras dan kesemrawutan pembangunan ekonomi secara umum di Indonesia adalah jebakan keseimbangan tingkat rendah. Pembangunan pertanian di negara miskin seperti Indonesia seakan ditakdirkan memiliki biaya transaksi ekonomi yang sangat tinggi, risiko tinggi, arus dan perputaran informasi rendah karena hanya berputar di kalangan para elite dan lingkungan kelembagaan yang lemah pula.
Perumusan kebijakan sangat sering tidak melalui proses analisis teknis-obyektif dengan metodologi yang kredibel, tetapi melalui proses tawar-menawar (tekan-menekan) dengan kepentingan ekonomi dan politik kental dan vulgar.

Kebijakan sering dikeluarkan tanpa proses analisis ex-ante yang memadai, termasuk konsekuensinya, siapa yang diuntungkan dan dirugikan. Ketika timbul masalah, baru dicari pembenarannya. Kebijakan seperti ini tentu primitif. Hanya pantas diberlakukan dalam kondisi sistem ekonomi politik yang tidak beradab, fasis-feodalistik. Bukan di tengah masyarakat Indonesia yang coba bangkit dari krisis.

Masyarakat mengira pola aransemen kelembagaan dan proses perumusan kebijakan semakin beradab karena gembar-gembor tingkat transparansi kebijakan, demokratisasi, dan governance system akan segera diterjemahkan menjadi aksi dan implementasi yang menyejahterakan masyarakat banyak.

Ternyata, masyarakat harus menerima kenyataan pahit ini: keempat presiden pasca-Soeharto tidak mampu mewujudkan prinsip-prinsip keberadaban kebijakan, jika tidak dapat dikatakan melangkah mundur jauh ke era penjajahan. Para elite dan politisi tidak henti-henti memikirkan diri mereka sendiri.

Kini kasus kisruh beras itu telah menjadi bubur dan pasti tidak akan lebih baik jika diatasi dengan, misalnya, menyita 70.000 ton beras impor yang konon telah masuk di beberapa pelabuhan dan menjadi milik negara. Ingat, kasus penyelundupan gula impor 72.000 ton tahun lalu kini tak terdengar lagi tindak lanjutnya. Perum Bulog, penegak hukum, dan jajaran pemerintah daerah perlu segera meyakinkan masyarakat bahwa beras impor yang telanjur masuk benar-benar hanya untuk stok penyanggah, seperti sejak awal menjadi justifikasi impor. Apabila anggota kabinet merasa berat melaksanakan karena seakan mengakui kekacauan kebijakan yang terjadi pernyataan arif dan tidak normatif dari Presiden Yudhoyono masih diperlukan.

Survei: Petani Indonesia Boros Air

2005-11-30T09:25:00.000+09:00

Gatra.com, Jakarta, 29 November 2005 15:40

PETANI di Indonesia masih terlalu boros dalam memanfaatkan irigasi yang sebenarnya dapat dihemat sehingga sumber air yang tersedia sebenarnya masih dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti untuk air minum."

Namun untuk melakukan penghematan terlebih dahulu harus mengubah pola bercocok tanam dari petani yang selama ini merendam padi terlalu lama," kata Ketua Komite Nasional untuk International Commisssionon Irrigation and Drainage (ICID), Soenarno di Jakarta, Selasa (29/11).

Menurut Soenarno yang juga Mantan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah di masa Presiden Megawati Soekarnoputri, saat ini telah dikembangkan rekayasa teknologi untuk irigasi sehingga air dapat dihemat.Dia mengatakan, kebutuhan air untuk irigasi selama ini sangat besar mencapai 70 persen dari sumber air yang tersedia, sehingga apabila dapat dihemat maka air dapat dipergunakan keperluan lain.

Komisi ini didirikan 10 negara termasuk Indonesia, merupakan organisasi profesi yang saat ini fokusnya tidak sebatas kepada irigasi dan drainase, tetapi juga pengendalian banjir dan pengadaan air baku untuk keperluan air minum.

Menurut Soenarno, berdasarkan temuan sebenarnya irigasi dapat dihemat dari selama ini 10.000-12.000 meter kubik air per hektar untuk satu kali panen, menjadi 8.000-10.000 meter kubik saja.Langkah penghematan dapat dilakukan saat pendistribusian air dari sumbernya melalui berbagai rekayasa teknologi diantaranya alur saluran, penguapan, dan berbagai teknik lainnya yang sebenarnya dapat dihemat sangat besar.

Berdasarkan hasil kajian dengan teknologi yang dikembangkan saat ini, air dapat dihemat yang selama ini 1-1,5 liter per detik, menjadi 0,8-1 liter per detik. Apabila pemerintah dapat memberikan perhatian kepada Persatuan Petani Pengguna Air (P3A) maka upaya penghematan dapat dilakukan."Tidak tertutup kemungkinan pada tahun 2010-2015 mendatang teknologi ini sudah dapat dimanfaatkan pada seluruh saluran irigasi di Indonesia," ucapnya.

Sementara itu Sekjen Departemen PU, Roestam Sjarief saat membuka kongres Komite Nasional ICID mengatakan, perlunya diperhatikan terjadinya alih fungsi lahan pertanian, bencana banjir, disamping turunnya kualitas irigasi.Sehingga boleh dibilang kondisi pangan nasional masih sangat rawan. Hal ini ditambah lagi biaya Operasi dan Pemeliharaan irigasi yang masih sangat rendah sehingga kemampuan saat ini yang baru 6,7 juta hektar masih harus ditingkatkan kinerjanya.

Kendala lain kelembagaaan petani dan kelangkaan permodalan di perdesaan, disisi lain daya beli masyarakat yang rendah mengakibatkan nilai tukar hasil produksi terus menurun yang akhirnya menimbulkan kemiskinan dan tingkat pengangguran. "Ini harus ditanggulangi karena akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja bagi 25,6 juta petani," ucapnya. [Dh, Ant]

Menyakiti Petani

2005-11-21T14:18:00.000+09:00

Oleh: Didik J Rachbini

(Suara Merdeka Online, Senin 21 November 2005)

KEBIJAKAN impor beras oleh Departemen Perdagangan akhirnya diputuskan juga. Kebijakan itu memicu kontroversi, karena petani dirugikan. Meskipun demikian, Menteri Perdagangan telah mengeluarkan surat izin impor beras awal November lalu. Surat izin impor itu berdasarkan pada hasil rapat koordinasi terbatas kabinet.

Harga beras kualitas medium dianggap telah melampaui batas maksimum, karena mencapai harga Rp 3.560 per kg dengan stok 950.000 ton. Jika harga beras medium telah melampaui Rp 3.500 per kg dengan stok di bawah 1 juta ton, maka keran impor beras perlu dibuka.
Inilah alasan formal dari Menteri Perdagangan dalam pelaksanaan impor akhir tahun ini. Patokan harga tersebut dibaca dengan sangat kaku, padahal secara realistis tidak ada gejolak harga dan stok beras yang kritis.

Keputusan ini menimbulkan keberatan berbagai pihak, bahkan kalangan petani dan organisasi afiliasinya menentang keras kebijakan tersebut. Tetapi di balik keputusan tersebut sesungguhnya terselip kepentingan kelompok kecil yang kuat dan bertentangan dari kepentingan petani yang lebih luas. Kebijakan impor beras tanpa ada hal yang kritis pada persediaan beras menimbulkan dampak yang berat bagi petani.

Masukan dan keberatan banyak pihak dalam rangka menjaga kepentingan petani diabaikan, sehingga pemerintah lebih memenangkan kepentingan di luar petani. Pada saat ini pengaruh kelompok kepentingan di balik kebijakan tersebut terasa sangat kuat, bahkan cenderung mengalahkan kepentingan petani.

Seperti biasanya, kelompok pemilik modal dan pemburu rente ekonomi sudah bercokol belasan tahun mengitari bisnis dengan lisensi ini. Eksistensinya telah berakar kuat dan punya pengaruh yang dalam terhadap birokrasi, pemerintah, dan parlemen. Maklum, bisnis ini sangat manis, karena jumlah rente ekonominya sangat besar dengan sifat bisnis tanpa risiko.
Karena itu, sangat mudah ditebak, kepentingan yang luas dalam hal ini kepentingan petani mudah dikalahkan oleh kepentingan sekelompok kecil pemburu rente ekonomi. Dan ini membuat petani tersudut.
***

Sebenarnya alasan mengenai harga dan stok di lapangan masih kontroversial. Pihak Dewan Ketahanan Pangan Departemen Perdagangan dan Departemen Pertanian masih berbeda-beda dalam menyampaikan data ini. Bahkan, data di lapangan menyebutkan, harga masih berkisar Rp 3.000 - Rp 3.300 dengan stok beras di pasar masih 1,6 juta ton.

Pihak pemerintah masih berbeda pandangan, dalam hal ini karena Dewan Ketahanan Pangan yang hendak membela petani ditabrak dengan desakan kelompok kepentingan untuk memburu rente ekonomi. Pihak pemerintah lain tidak bisa mengelak, karena tekanan kelompok kepentingan ini kuat. Tetapi kepentingan modal ini bertabrakan dengan kepentingan petani.
Kebijakan impor beras ini dianggap kontroversial. Kini sudah memunculkan reaksi dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan petani yang langsung menerima dampaknya. Anggota DPR hingga kalangan akademisi yang meminta Presiden untuk segera membatalkan impor beras tersebut.
***

Isu tentang impor beras selalu menjadi hal yang sangat sensitif, terutama bagi petani dan juga kalangan lainnya yang berafiliasi dengan petani. Perilaku harga juga sensitif dan mempunyai kecenderungan menurun ketika ada wacana impor beras. Ketika impor dilaksanakan, kecenderungan penurunan harga akan lebih besar sehingga akan mempunyai dampak langsung kepada petani dalam hal pendapatan dan kesejahteraannya.

Jika ada tekanan impor beras, maka tidak mungkin para petani bisa menikmati pendapatan yang memadai. Justru pada saat sekarang seharusnya pemerintah memberikan kesempatan kepada petani untuk menikmati harga yang baik sehingga berdampak positif pada penerimaan dan kesejahteraannya.

Pemerintah lebih baik bersikap hati-hati dalam mengambil kebijakan impor beras, walaupun dengan alasan untuk mengamankan stok beras. Pemerintah tidak bisa gegabah mengambil keputusan formal dalam mengizinkan impor, ketika tidak ada masalah yang krusial dalam ketersediaan beras nasional. Yang terjadi adalah harga yang relatif lebih tinggi sehingga petani merasakan betul manfaatnya.

Pada saat ini masalah impor beras masih menjadi kontroversi antara Dewan Ketahanan Pangan dan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Ini menandakan, masih ada agenda tersembunyi dari Menteri Perdagangan dalam impor beras ini, yang cenderung berpihak pada kepentingan modal dan pemburu rente yang sudah hidup lama di lingkaran bisnis ini. Kepentingan petani diabaikan sama sekali.

Indonesia sebenarnya tidak mengalami krisis krusial pada suplai beras saat ini. Bahkan, masih bisa kita lihat bahwa harga itu masih normal sekitar Rp 3.500-3.600. Angka ini tidak terlalu tinggi bagi masyarakat, di sisi lain bagi petani sudah merupakan keberuntungan yang cukup menggembirakan.(14t)

- Penulis adalah anggota DPR RI dan pengamat ekonomi.

Pemerintah Diminta Menaikkan Bea Masuk Beras Impor

2005-09-20T20:21:00.000+09:00

Kompas Online: 19 Mei 2003

Untuk melindungi petani dari anjloknya harga gabah, pemerintah diminta menaikkan bea masuk beras impor hingga Rp 900 per kilogram dari bea masuk semula Rp 430 per kilogram. Naiknya bea masuk ini diharapkan mampu menghambat masuknya beras impor ke Indonesia yang berdampak anjloknya harga beras produksi petani Indonesia.

"Dengan naiknya bea masuk, produsen beras di Indonesia akan semangat menanam padi karena harga jual gabah naik sehingga memberi keuntungan. Selama ini, orang malas menanam padi karena hasilnya tidak sebanding dengan kerja dan dana yang mereka keluarkan," kata Gatot Ajisutopo, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Tengah, Sabtu (17/5) di Semarang.

Bea masuk murah yang selama ini diberlakukan, menurut Gatot, hanya menguntungkan negara-negara yang surplus beras, seperti Thailand dan Vietnam. "Mereka memperoleh kesempatan melempar beras ke Indonesia setelah pasar domestik mereka jenuh," ujar Gatot.
Gatot menjelaskan, bea masuk beras impor harus dinaikkan karena produksi beras secara nasional melebihi kebutuhan. Dengan kata lain, Indonesia sebenarnya tergolong surplus beras sehingga tidak membutuhkan beras impor.

Provinsi-provinsi di Indonesia seperti Jateng, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara, menurut Gatot, sangat dirugikan dengan diberlakukannya bea masuk yang murah. "Provinsi- provinsi itu adalah penghasil beras di atas kebutuhan penduduk mereka. Membanjirnya beras impor akibat bea masuk yang rendah menyebabkan surplus beras dari Jateng, misalnya, tak terjual di provinsi yang kekurangan beras," ujar Gatot.

Setiap tahun, Jateng menghasilkan 8 juta ton lebih gabah kering giling (GKG), sedangkan kebutuhan masyarakat sekitar tujuh juta ton per tahun. Dengan demikian, dalam satu tahun, Jateng surplus sekitar satu juta ton lebih GKG. (Kompas, 19/4)

Rekayasa

Impor beras yang selalu dilakukan Indonesia setiap tahun, menurut Gatot, tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan adanya rekayasa kebutuhan beras penduduk Indonesia. Kebutuhan beras penduduk Indonesia diperkirakan 135 kilogram per kapita per tahun. Jumlah ini sangat tidak realistis karena di Jateng, umpamanya, kebutuhan beras sekitar 112 kilogram per kapita per tahun.

Provinsi yang memiliki angka kebutuhan beras agak besar, tutur Gatot, adalah Bali sekitar 130 kilogram per kapita per tahun. Gatot mengungkapkan, masyarakat Indonesia saat ini tengah menghadapi tren penurunan konsumsi beras. Hal ini antara lain disebabkan semakin beragamnya makanan selingan, mulai dari mi instan hingga gorengan. "Jadi, angka kebutuhan beras penduduk Indonesia yang dijadikan alasan pemerintah mengimpor beras harus dikoreksi. Produksi beras dalam negeri cukup kok," katanya.

Bahkan, menurut Gatot, sebuah keluarga di perkotaan Semarang rata-rata membutuhkan beras 25 kilogram per bulan. Jika satu keluarga beranggotakan empat orang, berarti setiap orang membutuhkan lima kilogram beras per bulan atau 60 kilogram per tahun.
Upaya mengurangi masuknya beras impor saat ini juga sudah diusulkan Perum Bulog. Direktur Utama Perum Bulog Widjanarko Puspoyo, Rabu lalu, mengatakan sudah mengusulkan kepada pemerintah agar menerapkan kebijakan buka tutup impor beras. Dengan usulan ini, Bulog mengharapkan impor beras ditunda hingga berakhirnya musim panen, September 2003

Benih impor

Selain membanjirnya beras impor, kata Gatot, Indonesia saat ini juga menghadapi masalah masuknya benih padi hibrida impor. Benih tersebut digembar-gemborkan sanggup mendongkrak produksi GKG petani hingga 9,8 ton per hektar setiap panen sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor beras karena terjadi peningkatan produksi beras yang luar biasa.
Gatot mengkhawatirkan kebijakan itu menyebabkan masalah baru, yaitu ketergantungan petani Indonesia terhadap benih impor. "Ini akan menjadi persoalan baru yang pelik. Pemerintah jangan menerapkan kebijakan yang sifatnya tambal sulam," ucap Gatot. (ato)

Eksploitasi Aliran Sungai Citarum Harus Dihentikan

2005-09-20T19:48:00.000+09:00

TEMPO Interaktif, Jakarta: 10 Juni 2004 22:01 WIB

"Eksploitasi Daerah Aliran Sungai Citarum harus dihentikan dan dilakukan pengelolaan yang terpadu dalam satu kesatuan," kata Tusy A. Adibroto, Direktur Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan di Gedung BPPT, Kamis(10/6). Menurut Tusy, DAS Citarum merupakan salah satu aliran sungai penting di Indonesia yang saat ini telah mengalami penurunan kualitas akibat tingginya beban pecemaran organik maupun non organik.

Sungai Citarum yang berasal dari Gunung Wayang di daerah Hulu hingga ujung Karawang, merupakan salah satu sungai yang mengalami kerusakan berat. Kini menjadi prioritas nasional untuk dilakukan perbaikan. Di aliran sungai ini menjadi sangat penting karena dilewati tiga waduk besar yaitu Cirata, Saguling, dan Jatiluhur. "Untuk itu kami akan melakukan strategi pengelolaan DAS," kata Tusy.Beberapa program kerja yang telah disiapkan BPPT, tambah Tusy, di antaranya pengembangan desa tepian sungai berbasis partisipasi masyarakat.

Penegembangan biomonitoring dan biofiltrasi limbah cair organik di Waduk Cirata pada 2004. Sedangkan pada 2005-2006 akan mendesain Kluster DAS Citarum dengan partisipasi seluruh stake holder untuk mengelola Citarum.DAS Citarum sendiri memiliki manfaat besar dalam pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sumberdaya air DAS Citarum juga dimanfaatkan untuk masyarakat di luar aliran ini seperti DKI Jakarta sebagai sumber air minum termasuk juga pembangkdit listrik yang memasok Jawa dan Bali.Sedangkan menurut P. Nugro Rahardjo, BPPT sejak 2003 telah mulai berpartisipasi dalam memperbaiki DAS Citarum dengan dilakukan empat kegiatan, yaitu pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sampah plastik di Desa Sukamukti, Ketapang, Kabupaten bandung, pengkajian pola pengembangan permukiman dan penyusunan konsep desa tepi sungai.Sementara itu, dalam pengelolan sampah plastik di Desa Sukamukti menurut Yusman telah menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa plastik dapat didaur ulang.

Petani Thailand Memang Dihargai di Negerinya

2005-09-20T16:29:00.000+09:00

SESEKALI cobalah naik pesawat Thai Airways, maskapai penerbangan milik Thailand. Begitu masuk pesawat, kesan etnik Thailand langsung terasa. Sambutan awak pesawat yang menelungkupkan tangan di dada (seperti menyembah) menyambut setiap penumpang yang masuk.

Sambutan dengan bahasa Thai yang lebih kurang artinya selamat datang itu meluncur dari mulut para pramugari. Setelah itu lihatlah pakaian yang digunakan oleh para pramugari itu. Kain dari sutra yang notabene pasti diproduksi dari ulat sutra asal Negeri Gajah Putih itu sendiri.

Dari sini kita sudah bisa mengetahui kalau bisnis penerbangan mereka juga menghidupi petani-petani sutra yang ada di Thailand.Belum lagi bunga anggrek yang dikenakan pramugari dan juga yang diberikan kepada para penumpang, tidak sedikit petani anggrek yang mendapat pekerjaan dari dampak ikutan bisnis penerbangan ini.

Aspek promosi terhadap produk-produk pertanian Thailand begitu memancar dari berbagai atribut dan penampilan armada penerbangannya. Ketika makanan disajikan di dalam pesawat, jangan harap mendapat ayam panggang ala Amerika atau roti yang berbahan baku terigu atau apalah makanan Eropa lainnya. Bukan kue-kue berbahan baku terigu yang dominan disajikan di pesawat ini, tetapi ada jenang berbahan baku tepung beras dengan bagian atas yang diberi parutan kelapa berasa manis. Ada juga kue yang terbuat dari beras ketan dan di bagian atasnya diberi lapisan lembut dari tepung beras. Sayuran yang disajikan juga berasal dari lokal dengan ikan yang menggiurkan. Merunut asal produk-produk pertanian ini, maka makin banyak petani yang mendapat pasar dari bisnis penerbangan Thailand.

SOAL masuknya kue-kue tradisional di dalam pesawat, jangan dianggap kue-kue tersebut tidak dijamin kesehatannya. Kadang kita meremehkan dan berpikiran bahwa kue tradisional dibikin tanpa standar higienitas yang tinggi. Bila mengetahui perusahaan katering yang ada, kita akan mendapat jaminan keamanan pangan itu.

Mereka berani menjamin keamanan pangan karena sudah menggunakan standar ISO 9002 dan ISO 14002, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan Good Manufacturing Practises (GMP). Jaminan standar ini terpampang dengan jelas di badan alat pengangkut makanan.

Semua standar itu sudah diakui secara internasional. Mereka tidak main-main dengan jaminan
keamanan pangan itu karena harus menyediakan lebih dari 37.000 sajian tiap hari dengan pemakai sekitar 40 maskapai penerbangan.

Dengan standardisasi layanan pangan itu, maka dijamin penumpang tidak akan mulas- mulas setelah makan kue dan penganan tradisional lainnya di pesawat. Mereka berhasil menampilkan aneka kekayaan tradisional dalam standar internasional sehingga jerih payah petani sangat dihargai.

BILA kita masuk ke hotel di Bangkok, yang ada bukan buah-buahan impor. Pisang dan jeruk lokal berukuran kecil tersedia di meja. Mereka sangat percaya diri dengan penampilan lokal itu. Sementara di Indonesia jeruk lokal berukuran kecil diremehkan hingga kalah dengan jeruk impor yang besar dan berwarna kuning. Pisang pun di Indonesia banyak yang diimpor meski pisang lokal tidak kalah manisnya dengan pisang impor.

Restoran di Bangkok percaya diri dengan sajian lokal yang beraneka ragam. Berbagai makanan dengan ramuan bumbu rempah khas Thailand itu banyak yang sudah memasuki pasar internasional. Produk- produk petani mereka sudah pasti ikut go international juga. Untuk urusan petani, Thailand memang sangat menghargai jerih payah mereka. (MAR)

Source: Kompas Online - Selasa, 13 April 2004

Challenges and Opportunities for Integrated Weed Management

2005-05-25T17:19:00.000+09:00

Resume of Paper: Challenges and opportunities for integrated weed management (Buhler, D. D. 2002, Weed Science 50:273-280)

Integrated weed management emphasizes combination of technique and knowledge that consider the cause of weed problems rather than react to problems after they occur. Weed management is more than control of existing weed problems and places greater emphasis on preventing weed reproduction, reducing weed emergence after planting, and minimize weed competition with the crop.

IWM considers how the complex biological interaction between weed and cropping practice can be exploited in weed management system. IWM system is to create cropping systems unfavorable for weeds and to minimize the effect of the weed that survive. Elements of IWM system are as follows:

Prevention. IWM will most successfully in situations in which humans are the vector or have direct control over the seed source through community action. Seed purity and noxious weed laws are examples of successful weed prevention programs.

Thresholds and weed management. The economic threshold is most commonly described and is defined as the weed density at which the cost of control equals the value of the crops that would be lost due to interference if the weeds were left in the field. At weed densities below the economic threshold, it is recommended that weeds be left in the field because net return would be higher than if they were controlled.

Interactions of weeds with other pests. It is an important element of IWM, in recent review of insect-weed interaction there were 3 type of mechanism for interaction (a) trophic relationships, in which weed act as a food source for insect pest or predator (b) habitat alterations by the weed that increase or suppress insect infestations, and (c) Change in non target pest population due to control tactics.

Crop rotation. Rotation is an integrative practice that combines differences in planting dates and growth period, till age practice, life cycles, competitive characteristics, and weed control practices to disturb regeneration niches of weed species and prevent the buildup of adapted weed species.

Intercropping. Competitive suppression of weed can take a very different from with intercropping than in crop monocultures. Increasing the complexity of a cropping system by interplanting species of differing growth forms, phenologies, and physiologies can create different patterns of resource availability, especially light to weeds.

Crop competitiveness. Enhancing the ability of a crop to compete with weed can be accomplished by providing the best possible environment for crop growth combined with practices that reduce the density and vigor of weeds. Practices such as narrow row spacing, increased plan density, appropriate time planting, and fertility management are capable of shifting the competitive balance to favor crops over weeds.

Cover and smother crops. The goal is to replace an unmanageable wed population with manageable cover crop. Two major type of cover crop that can be used for weed control: (a) of season cover crops, to produce sufficient plan residue or allelochemicals to create an unfavorable environment for weed seed germination and establishment and , (b) smother crop ( a cover crop grown during part or all of the cropping season), to displace weeds from the harvested crop through resource competition.

Tillage and cultivation. Tillage for seed bed preparation can reduce densities of annual weed population, especially if planting is delayed to allow weed seed germination prior to final seed bed preparation and cultivation between rows can provide weed control as well.

Fertility management. The effect of weed may be reducing by management strategies that maximize nutrient uptake by crops and minimize nutrient availability to weeds.

Organic amendments and the concept of weed suppressive soils. In addition to enhancing soil properties, organic amendments of soils may effect weed seed survival, emergence, growth, and reproduction. Because germination and early growth of many weed species are strongly dependent on soil nutrient concentration. The concept of "Weed suppressive soils" suggested possible farming practise which the microbiology community composition and activity are altered to deplete the weed seed bank, reduce probabilities of weed seedling establishment, and reduce weed growth and competitive ability. It suggested that this might be accomplished by managing residue and microbial activity to increase seed decay potential within the residue zone.

Edaphic factors, weed patchiness, and site specific management. Pay attention on association between soil properties and weed species abundance in the field also important in seed management. Variations in the associations over years were substantial and were attributed to differences in agronomic practise, weed control practise and environmental variation from time to time. One way to deal with weed patchines is to develop methods to detect or map weed and use that information to direct herbicide application spatially. Principles of weed management and biology will need to be applied more precisely, as much attention will need to be given to where control practice are applied as to what applied and when it is applied.

A Sustainable Upland Farming System for Indonesia

2005-04-01T13:32:00.000+09:00

Resume of Paper: A Sustainable Upland Farming System for Indonesia (Sri Adiningsih and A. Syarifuddin Karama, (Center for Soil and Agroclimate Research, Indonesia)

Farmers dependent on upland agriculture represent approximately 70% of the total farm population of Indonesia. The most common problems encountered in upland farming are erosion and water shortage, low soil fertility and productivity, and lack of sufficient production factor such as good seeds and credits.　The Farming system research to test package of technology of upland agriculture has been conducted, which generally contains five component such as: soil and water conservation and management; cropping system (food crops, fodder); tree crops; livestock; and an economic evaluation. Also Inland fisheries are another important component in some areas. A combination of annual and perennial crops is very important part in this research approach. Output of the farming system research in some upland area in Indonesia discussed as follows.

Dealing with soil fertility management, in this substance nutrient management, soil acidity and liming and management of organic matter is an important part. Phosphorus deficiency followed by potassium deficiency is the main problem encountered in upland farming. The application of organic matter is important to increases the efficiency of applied chemical fertilizer. Soil acidity also a major constrain, and lime can be used to overcome this constraint. Upland crop rotation systems should consider lime application for the most sensitive crops. The addition and management of organic matter improves the growth environment of the plants. Organic matter also acts as a biological buffer to maintain a balanced supply of available nutrients for the plant roots. The cultivation of fast growing legume trees as a hedgerow or as an alley crop are effective in increasing soil organic matter and help control erosion.

The most appropriate methods of controlling erosion and improving soil physical properties as shown in many part of upland farming system research are:

Mulching with cut branches of legume tree, grown in a hedgerow or as an alley crop, in combination with minimum tillage on flat and sloping terrain, gives much better result than full tillage without mulching.
Contour strip using a combination of grass and legumes control erosion more effectively than strips planted in grass alone.
Bench terraces or raised bed terraces edge with grass and protected by mulch of cut grass or cut legume leaves and branches were effectively in controlling erosion.
High inputs in combination with mulching effectively reduce run-off and soil loss.

Among the cropping system tested, a combination of cereals and legumes proved to be the best. This type of system gave good yields in terms of calories, protein, cash income and crop residue. An integrated farming system based on the maximum utilization of land resources and solar radiation also very important system for upland area. In this system different type of tree are planted in sequence, to avoid shading and to maximize the utilization of solar radiation. Livestock is very important component in an integrated farming system to recycling organic matter and also represent capital investment, and an additional source of income and draft power for the farmer.

In the social economic analysis, food crops are key component in the upland farming. Adoption of a high level of input depends on the cost-benefit ratio and market opportunities. Economic analysis indicated that terracing increases net benefit by more than five times, compare to the control treatment. The selection of tree crops depends on the land potential, farmer preferences, and marketing prospect for the product. At last subsidies and credit are needed at the early stages, especially for conservation practices.

Perlu Regulasi Pembayaran Jasa Lingkungan

2005-03-28T14:59:00.000+09:00

KOMPAS, Rabu, 16 Februari 2005
Jakarta, Kompas - Indonesia membutuhkan regulasi tentang pembayaran jasa lingkungan atau yang dikenal sebagai Payments for Environmental Services alias PES. Regulasi yang dimaksud harus memperkuat mekanisme normatif yang sudah berkembang di masyarakat.

Demikian antara lain rekomendasi yang dihasilkan dalam lokakarya Pembayaran dan Imbal Jasa Lingkungan, yang berlangsung dua hari, Senin-Selasa (14-15/2) di Jakarta.
Lokakarya-yang diikuti sekitar 60 peserta dari berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat serta sektor swasta- itu diselenggarakan oleh Rewarding Upland Poor for Environmental Services, bersama Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Ford Foundation.

Sejauh ini regulasi tentang pembayaran jasa lingkungan baru pada tingkat peraturan daerah (perda). Sebagai contoh, pembayaran jasa lingkungan daerah aliran sungai (DAS) Cidanau di Provinsi Banten mengacu kepada perda provinsi. Hal yang sama diterapkan melalui perda kabupaten di Lampung Barat.

Dalam diskusi, berkembang pemikiran untuk tidak perlu membuat regulasi baru. Ketentuan tentang pembayaran jasa lingkungan cukup dimasukkan ke regulasi yang sudah ada. Misalnya, undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang subsidi atau pajak.

Para peserta sepakat bahwa regulasi itu nantinya dibuat dengan melibatkan seluruh pemangku peran (stakeholders), dengan berdasarkan pada suatu draf akademik. Ditekankan pula agar regulasi itu mengakomodasi hukum-hukum adat dan kearifan lokal yang ada di masyarakat.

Rekomendasi lainnya dari lokakarya tersebut adalah agar pembayaran jasa lingkungan dipahami sebagai biaya kelola lingkungan dan kelola sosial sehingga merupakan biaya produksi jasa lingkungan itu sendiri. Perlu ada kelembagaan tersendiri untuk pembayaran jasa lingkungan, termasuk lembaga keuangannya.

Untuk mendukung jalannya rekomendasi tersebut, dibentuk community of interest (komunitas dengan kepentingan yang sama) dengan dimotori sembilan orang dari peserta lokakarya. Mereka akan menyusun mekanisme komunikasi, merancang garis besar kegiatan, dan membentuk gugus tugas (working groups).

Model DAS CidanauDalam lokakarya itu, lembaga swadaya masyarakat Rekonvasi Bhumi memaparkan model pembayaran jasa lingkungan di DAS Cidanau. Mekanisme pembayarannya dirancang untuk mengontrol dan mengatasi penebangan hutan (deforestasi).
Mekanisme pembayaran jasa lingkungan DAS Cidanau melibatkan Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC), yang mempertemukan masyarakat yang tinggal di hulu sungai sebagai "penjual" dengan PT Krakatau Tirta Industri (KTI) sebagai "pembeli".

FKDC melakukan negosiasi dengan PT KTI untuk pembayaran jasa lingkungan, kemudian hasilnya dituangkan dalam naskah kesepahaman dan perjanjian pembayaran jasa lingkungan antara FKDC dan PT KTI. Forum itu juga mendiskusikan mekanisme pembayaran jasa lingkungan dengan masyarakat pemilik hutan di hulu DAS Cidanau.Hasilnya, PT KTI setuju membayar jasa lingkungan secara sukarela (voluntary) selama lima tahun. Dua tahun pertama, PT KTI bersedia membayar Rp 175 juta per tahun. Adapun untuk tiga tahun berikutnya, akan dinegosiasikan kemudian antara PT KTI dan FKDC.Masyarakat di lokasi model akan menerima pembayaran jasa lingkungan sebesar Rp 1,2 juta per hektar per tahun selama lima tahun.

Ketentuannya, lahan masyarakat yang berhak menerima pembayaran jasa lingkungan memiliki jumlah tanaman tidak kurang dari 500 batang pohon pada tahun pertama. Selanjutnya, masyarakat akan menerima pembayaran jasa lingkungan minimal Rp 2,5 juta per hektar per tahun dengan jumlah tanaman tidak kurang dari 200 batang pada akhir tahun kelima.

Sementara itu, Herman Rosa dari Programa Salvadoreño de Investigación Sobre Desarrollo Medio Ambiente memaparkan beberapa contoh kasus kompensasi jasa lingkungan di negara-negara Amerika. Kosta Rica, misalnya, sudah lebih maju karena pembayaran jasa lingkungan diatur berdasarkan regulasi oleh negara, antara lain melalui pajak.
Lombok Barat

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat H Suhayatman Sutamin mengemukakan bahwa konsep pengembangan jasa lingkungan di wilayahnya sudah sampai pada tahap penyamaan persepsi pada tingkat pengambil kebijakan.

Menurut dia, telah terbentuk tim kecil dan penyusun rancangan perda pemanfaatan jasa lingkungan dengan melibatkan unsur-unsur dari lembaga yang memiliki komitmen, seperti WWF Nusa Tenggara, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, serta jajaran pemerintah daerah dan legislatif. (LAM)

Population - A global challenge for the twenty-first century

2005-03-23T16:22:00.000+09:00

Resumed from: Pages 126-148 in Hans van Ginkel, Brendan Barrett, Julius Court, and Jerry Velasquez, eds., Human Development and the Environment. Challenges for the United Nations in the New Millennium. New York: United Nations University Press.

Since population deals with birth and death, sex and marriage, with gender roles, with intergenerational relations and interregional migration, it tend to be touching upon foundations of culture, religion, and national identity.　The history of global population growth shown that the rapid increases in life expectancy were mostly due to falling child mortality rates. This factor combined with fertility rates that remained high led to soaring population growth rates in the many parts.

Trends in fertility and mortality resulted in different patterns of population growth in different parts of the world. The dominant feature of the global demographic landscape has been contrast between "the well off populations" in NDCs and the poorer populations in the LDCs. As an example in Africa the population pyramid is typical of a rapidly growing population, showing larger and larger cohorts at the bottom in the young age group. Contrary in Western Europe, which the pyramid is narrower at the bottom, due to the very low levels of fertility since the 1970s. At the same time, declining mortality rates have increased the size of older age cohorts. The narrowing of population pyramid at the bottom and widening at the top is called "population ageing".

The conventional theory of demographic transition predict that as living standards rise and health conditions improve, first mortality rate decline and then, somewhat later, fertility rates decline. There are two different ways to explain demographic transition. First, "Homeostasis argument" stresses that societies tend to seek equilibrium between birth and death. The other view assumes that modernization of society acts as a joint driving force for declining mortality and fertility. The biggest difference between the demographic transition processes in MDCs and LDCs has been the speed of mortality decline, which in MDCs its come about over the course of two centuries as a result of reduced variability in the food supply, better housing, improved sanitation, and progress in preventive and curative medicine. Three preconditions for a lasting fertility decline suggest tree parallel strategies to foster the transition from high to low fertility:

Emphasize universal basic education to bring fertility increasingly into the realm of conscious choice,
Pursue changes in socio-economic variables,
Invest in reproductive health and the availability of family planning services.

A synergism between the various factors, the national family planning programs, combined with socio-economic development and empowerment of women, result in fertility decline.

For population projection, assumptions about future variance in the distributions of the three components have traditionally been based on time series analysis or ex-post analysis of projection errors. For the IIASA Projection chose an approach that is more intensively based on expert judgment. The procedure fits normal distributions to the three values (high, central and low). Results were derived through a set of 4.000 simulations that randomly combined fertility, mortality and migration path from the tree normal distributions from 13 world regions. Three near certainties emerge from the range of scenarios and the probabilistic projections in the coming decades are:

World population will increase substantially from its current level (even in the extreme lowest growth scenario). A further doubling of world population has become unlikely.
The distributions of world populations will continue to shit towards LDCs.
The world population will continue to the age.

Human beings exploit natural resources through their consumption of good and services. Pollution, including emissions of CO2 and other greenhouse gases and services, resulting from production of good and services gives rise to residuals. Climate change and population growth is among a select group of issue that will have global implications for generations to come. The impact of population independent of possible feedback effect on other relevant variable called the direct effects of populations growth on the environment. Referring to ambiguities and dispute regarding the nature of indirect effect, also should be the focus of attentions. An encapsulation of research arrived at particularly strong conclusions:

The relationship between population and per capita income is ambiguous. Two opposing view, one that demographic growth mire population in poverty and the second that the demographic growth stimulate improvement in technology and organizations.
Population growth increases the share of productions accounted for by agriculture and the proportion of the land base devote to food productions. In this sense, demographic increase has the effect of concentrating output into a heavily polluting sector.
Most deforestation in mid latitude tropical forest occurs in a limited number of hot spot and can be traced ultimately to expansion of agriculture. Largely because of the link to agriculture, it has long been recognize that rapid population growth is correlated with rapid lost of Forest cover.

In addition to direct and indirect effect, there is a family of impact which might be called induced effect: changes in the ways social institutions cope with ecological stress, including changes in the institutions themselves, as a result of shifts in demographic regimes. Nevertheless, the kinds of population policies most in favor are probably "win-win" from the point of view of climate change.

People in Ecosystem

2005-03-23T16:20:00.000+09:00

This article reviews the ecosystem concept and introduces the distinction between adaptation and adjustment. The integration of social and biological approach to the study of adaptability was facilitate by acceptance of the ecosystem concept that derived from the study of biological ecology, views all organism as part of ecological system and subject to the same physical laws. Some concepts of ecosystem (Human ecology) are discusses.

The ecosystem, is a fundamental ecological unit that refers to associated species of living organism in a nonliving physical environment and to the structural and functional relationship among them. For proposes of study, ecosystem is subdivided into the tree components that structure it: energy, matter and information. Energy flows into ecosystem and its converted into vegetal biomass. Chemical energy makes possible the conversion of matter from organic to inorganic form and the cycle of essential nutrients in ecosystem. Information make possible control over rate of flow, change in ecosystem structure and function, and overall adaptability to both internal and external conditions.

Study of Human adaptability focuses on how human populations in interacting with each other and their environments attempt to accommodate themselves to these very specific environmental problems. Adaptations result from exposure to physical and chemical factor in the environment, from interaction with other species, and from the interaction of individuals within the same species. Individuals respond to changes in their environment by morphological and functional adjustment.

How energy is stored and performs work are described by Laws of thermodynamics which sates, (1) The energy is neither created nor destroyed, It may change form, one place to the another, or be degraded into less usable forms (2) Part of energy involved in doing work is lost as heat to the surrounding environment.　Thus, there is a constant degradation of energy. This leads to an increase in entropy in ecological system. While energy flows continually in and out of systems, matter essentially cycles form one state to another. The cycles of materials on the earth involve pathways that take elements from organic to inorganic forms and back again. There has been a tendency to speak of cycle mater as closed cycles.

How information flows and is transformed is of interest to analysis of how matter and energy are transformed and work achieved. On perception of human organization of information, there is sensory reception of signals and symbols, some of which are ignored and some of which are received, depending upon the sensory quality of the information and its fit with current logical structures that result from linguistic and cultural categorization. The filed of semiotic has developed in recent years as an interdisciplinary attempt to deal with the complex phenomena of message exchanges and communication systems, It deals with interrelations among social, culture, and environmental variables.

The process of globalization has the potential of threatening human ecosystem in ways and at scales not currently imaginable. The impact of global media, international flows of labor, the spread of infectious diseases and global economy are transforming concept of community, culture and society. Ecosystems have always experienced change and disturbance, but the rates and magnitude at local, regional, and global scale have grown in recent years.

Global Food Security for Tomorrow

2005-03-23T16:17:00.000+09:00

Resumed from: Swaminathan, M.S. Global Food Security for Tomorrow. UNU. Tokyo: , Volume (2000)

Food security is terminology for the availability and an economic access to food and the biological absorption of food in the body of one region. The green revolution has so far helped to keep the rate of growth in food production above the population growth rate. It will be appropriate to refer to the emerging scientific progress on farms as an "ever-green revolution", to emphasize that the productivity advanced is sustainable over time since it rooted in the principles of ecology, economic, social and gender equity, and employment generation. In the near future we will face several new problems as:

An increasing population lead to increase demand for food and reduce per capita availability of arable land and irrigation water.
Improved purchasing power and increased urbanization leads to higher per capita food grain requirements due to increase consumption of animal products.
Marine fish production is tending to become stagnant and coastal aquaculture is facing environmental problem.
There is increasing damage to the ecological foundations of agriculture.
While dramatic new technological are taking place, particularly in the field of biotechnology, their environmental, health, and social implications are yet to be fully understood.

Emerging farming technologies will be based on precision farming methods leading to plant-scale rather than field-scale husbandry. GIS, GPS, also information and computer technologies urgently needed for future farming system. Biotechnology also has to play an increasingly important role in strengthening food, water and health security system. The gene revolution, the ecotechnology revolution and the information and communication revolution will influence agriculture and industry in a fundamental manner.

On the Gene revolution, several large corporations in Europe and USA have made major investment in adapting these technologies to produce new plant varieties of importance for large-scale commercial agriculture. The same technologies have equal important potential application for addressing food security in the developing countries. The key technological developments in this area are genomics, bioinformatics, transformation, molecular breeding, diagnostics, and vaccine technology. In order to take advantage of recombinant DNA technologies (transgenic) without associated harm to human or ecological health it is important to have suitable institutional structure and regulations for biosafety, bioethic, and biosurveillance in each country.

The new development have opened up new opportunities for developing technologies that can lead to higher productivity without adverse impact on natural resources base. Blending traditional and frontier technologies lead to the birth of echtechnologies with combined strength in economics, ecology, social and gender equity, employment generation and energy conservation. The promotion of ecotechnology development and dissemination, the effective adoption of integrated system of gene, and natural resources management, and the effectiveness harnessing of information technologies should become essential element of the science and technology for basic human needs movement.

New Direction in Environmental Anthropology

2005-03-23T16:13:00.000+09:00

Human dimensions research addresses the working of social systems that manage environmental resources, market, property right regimes, treatises, legal and informal norms, and so forth, and potential to modify those institutions through policy and thus to mitigate global change or increase adaptive capability. Key research priorities for the first decades of the twenty-first century are:

Understanding the social determinants of environmentally significant consumption.
Understanding the sources of technological change.
Making climate prediction more regionally relevant and accurate.
Improving how human populations can better respond to environmental surprises.
Understanding the conditions favoring institutional success or failure in resource management.
Linking land-use and land cover dynamics to population processes, especially the role of human migration.
Advancing capacity to make social science data spatially explicit.
There is a need to engage all of the social sciences in multidisciplinary research, jointly with each other and with the biophysical sciences. In this enterprise, anthropologist bring to the analysis of global change two main contribution: first, anthropologist are committed to understanding local differences and, second important contribution is related to data collection and methods.

Archeologists have taken advantage of remote sensing as a useful tool in their survey. Satellite remote sensing is an area of growing interest among environmental anthropologist. Analysis of land use intensification is one of the most promising topics addressed by anthropologist using remote sensing and GIS tools. However the differences of the term "large scale" in cartograpy and term of anthropologist still there is. It is important to develop research method that are explicitly multiscale and that are capable of nesting data and sampling strategy in such a way that scaling up or down is feasible and integral to the research strategy. The study of global change requires consideration of multiple levels of analysis and appropriately scaled methods and variables. The integration, high resolution satellite data with local data on economy, management, land-use-history, and site-specific vegetation/soil inventories aims to make it possible to understand ecological and social dimension of land use at local scale and link them to regional and global scales of land use.

Data collection at farm/household level can include a variety of internal and external aspects of this unit of analysis. It is important to collected demographic data on household composition to construct a demographic profile of this population and data related to subsistence economy. It is fundamental for the analysis of land use to understand resource use, economic strategies, market relationship, labor arrangements, and time allocation in productive and nonproductive activities. At this level, it is important to cover the basic dimensions of social organization, such as settlement pattern, labor distribution, resource use, and kinship. Georeferencing the household, farm boundaries, agriculture, and fallow field may be achieved through the use of Global Positioning System (GSP) devices. These are small units that permit precise location of any point on the planet to within a few meters. Mapping of vegetation has implications for understanding the impact of land-use practice on land cover. Also in general, vegetation structure, including height, ground cover, basal area, density of plant individuals, diameter of breast height (DBH), and floristic composition are important data. Those data can be linked to the image's spectral data. This kind of ethnoecological knowledge is very much site specific, or local, knowledge that does not extrapolate well to landscape, regional, or global analysis. Ethnoecological interviews also can elucidate many soil characteristics.

The landscape and regional level analysis provides a more aggregate picture of management practices and driving forces shaping a particular land use/cover at sub-regional scale. This level integrates information from vegetation class, soil, and farm/household levels. Satellite data are today the most important data sources for analysis at this level. The method of digital analysis of satellite images divided in four parts: preprocessing, spectral analysis, classification, and post processing. In this case, the use of a GSP device is necessary to provide reliable ground-truth information. Both social and physical aspects of the world system had to be coupled in so-called integrated assessment models. IMAGE 2 was the first global integrated model with geographic resolution. It is composed of three fully linked systems of models; the energy-industry system, the terrestrial environment system, and the atmosphere-ocean system.

Scientist interest in urban ecology as a part of general ecology has been present since the early part of the 1900s but is much less well developed as a field of study. Many problem impacts from rapid cites development in the last twenty years makes this field is important. Water and air pollution problems, heat-island effects, resources extraction and change in hydrology were impact of urban expansion.　　In recent years the direction of environmental anthropology there has been spread to be wider as a field of study. The common property resources and the study of institutions, political economy and human adaptability analysis is engage with this field. Lately, experimental approaches also introduce as a complement to other approaches usable in the field.

Prospect for Accelerating Human Development in The twenty-first Century

2005-03-23T16:08:00.000+09:00

Recently, in the beginning of the new century the wide disparities of welfare in the world increasingly clear. Average life expectancy in the most advanced country is twice that of the least developed country (LDC). Ninety-tree per cent of the global burden of disease is connected in low and middle-income countries, but 90% of resources allocated to health are spent on 10% of the world population-the wealthy part. It is also clear that any development progress in all regions is fragile and can be reversed. Some regions have lost the momentum for achieving poverty reduction goals, and number of poor people in most developing nations is raising.

Globalization can facilitate the unleashing of our combined efforts and expertise to reach global solutions. The goal would be bring more and more people into the economic mainstream, to reduce the disparities across and within countries, and to promote equitable access to the benefits of development. Public actions that could help achieve the goals are:

For development to be sustainable, human development and economic growth both should be accelerated in tandem. Market must therefore be supplemented with investment in human capital at four levels. First, countries need complete the unfinished agenda of the twentieth century in order to build secure foundations for growth and development. Second, countries simultaneously to address agenda in order to become competitive participant in a global economy. Third, the poor need to be active participants in the design and implementation of development program. Fourth, action must be rooted in processes that are socially inclusive and responsive to changing circumstances.
More needs to be done to enable weak economies to participate in the global economy. The international community should work flexibly to reduce barriers to fair competition in the global economy.
The need to recognize more clearly the interdependence of nation. Many long-standing problems have taken on international dimensions and no one country can solve them alone.
There is need for greater cooperation between all sector. The foregoing demonstrates the importance of developing strategic alliances and linkages with all stakeholders.
Countries need integrated policy packages and institutional environments that foster transparency and accountability, reward hard work and creativity, and facilitate participation.
The need for much greater commitment to the international development goals, which are:
a. A reduction by half in the proportion of people living in extreme poverty by 2015.
b. Universal primary education in all countries by 2015.
c. Demonstrated progress toward gender equity and empowerment of women.
d. Better for mortality rate for infants and children, and maternal mortality.
e. Access through the primary health care system to reproductive health services for all individuals of appropriate ages.
f. The implementation of national strategies for sustainable development in all countries.
The needs to leverage better the power of modern research and information technology. Developing country need financial and technical assistance to support economic reform efforts, investment in growth and expand access and quality.
The overall responsibilities and accountability for reduction and human development rests with the impoverished countries themselves. Strong political and intellectual leadership is a necessary condition for effectively utilizing international support.

Rural Recreation and Tourism Development in Indonesia

2005-03-23T16:00:00.000+09:00

This paper discusses rural tourism development in Indonesia and its impact on rural communities. The impact on rural communities is discussed, and the importance of rural tourism in providing new employment opportunities and markets for rural people.

Introduction

Indonesia is a great and beautiful country; it is the largest archipelago in the world, consisting of some 17.508 islands with 210 million of populations and 500 races. The result of mighty volcanic eruptions, Indonesia is blessed with fertile soils, which produce incredibly lush tropical landscapes. The terrain of the land ranges from lush tropical rain forests to snow covered mountain, pristine beaches and shrub land. This country offers such variety of culture, people, and landscape. The country has followers of every major world religion, ranging from Islam in Sumatra and Java, Catholic and protestant in some part of Moluccas, Papua and Celebes, to the ancient Hindu beliefs of Balinese.

Tourism has become one of the leading sectors in Indonesia non-oil export for many years. Besides, the sector has also contributed to the local economy in many regions through the expenditure of its national domestic tourists. Tourism is seen as a vehicle for national and regional development as well as improvement of the well being of the locals, not an end or for its own sake of tourism development. In 1997, more than six million tourists visited Indonesia. Unfortunately the unstable political situation in Indonesia, since 1998, had a greater impact to number of tourists visit. Government Data showed the number of tourist visit Indonesia in 1998 is only 4.4 million and number stabile in 1999, but in the year 2000 until October 2000, Indonesia only can reach 3.1 million tourists. It is expect to the recovery since political situation more conducive in the countryside recently.

In terms of new destinations, Indonesia will go beyond Bali, which has been known as tourism region. It is expected that Bali can become a means for promoting other destinations, and that tourism will help in developing unique and beautiful places with fewer resources for industries other than tourism. Tourism development in general and rural tourism as well as ecotourism in particular is expected to become a model for small and medium scale business enhancement and a model for sustainable development in that area.
Rural and Eco-tourism in Indonesia

Agriculture sector, which especially located in rural area, it plays an important role in providing a food supply for Indonesia's massive population and raw materials for the industrial sector. Increasingly, it is also becoming a potential source of foreign exchange from the Rural Recreation and Tourism Development. Rural tourism can be expected to play an important role in the growth of both agriculture and tourism simultaneously.
Currently, most rural tourism projects are found in the plantation areas of Java and Sumatra.　Existing rural tourism projects (called OWA or "Obyek Wisata Agro" in Indonesia), have been mainly developed by state enterprises, but some of private sector also developed rural tourism area which especially located in Java and Bali. Some examples are the rural tourism projects in Gunung Mas, Malabar, Wonosari and Kedaung.

One location with an excellent view is called "Margo Utomo". It is located in Kalibaru village in East Java, and was established in 1976. It lies 480 m above sea level, in an area with an average annual rainfall of 1,550 mm. It can be reached either by train or by public bus. Of the tourists who visit this area, around one third (30%) are Indonesian and the rest are from overseas (mainly from the Netherlands, Belgium, Germany, Switzerland, Britain, Australia, America and Canada). In 1990, there were 6,495 overnight stays in the village. This number rose steadily to reach 16,587 in 1997. Rural tourism in Kalibaru employs about 100 people, most of them local villagers. Rural tourism thus provides a good opportunity to create new jobs and increase rural incomes. Margo Utomo has two hotels, one with 52 rooms, the other providing cottages with a total of 30 rooms. Both types of accommodation have warm water, fans, and access to a swimming pool and a dining hall. Among the activities offered are:

Visiting plantations to see the production and processing of coffee, rubber or cocoa, or seeing tobacco fields and cigar production based on a traditional or modern system.
Jungle tours through the mountains, involving a three-hour trek round a mountain, including a visit to a volcanic crater.
Visits to a nature reserve and National Park with beautiful flora and fauna. Visitors can see various kinds of birds and animals in the wild, including wild buffalo and monkeys.
Visits to an ocean beach where sea turtles lay their eggs at night.
Trips around the village and adjacent farms in a horse-drawn carriage, to see farmers planting or harvesting rice, or giving a dramatic display of old-time piracy. They can also watch the manufacture of bricks, tiles and aluminum, all of which are traditional home industries.
Floating in a rubber raft 13 km down the Kalibaru River.
A modified lorry coordinates with train arrivals to take tourists (domestic or foreign) on a trip through two tunnels to enjoy scenic views from nearby Gumitir mountain.
The village has an 8-ha garden in which many different spices and fruits are grown. Tourists can see coffee, coconut, banana, pepper, nutmeg, cloves, cinnamon, and vanilla growing, and also visit the dairy where cattle are milked and fed.

Ecotourism in Indonesia is in development stage. The idea behind ecotourism concept is bringing direct economic benefits to local people and contributing to the conservation of nature. Ecotourism is seen as a model for the integration of tourism and conservation purposes. A model for cost efficient development during this period "difficult time", a model for public as well as tourist educational means for being responsible to the environment and cultural heritage, a model for community empowerment, which all are indicators for sustainable development.
Destination like the Togeans in Central Celebes is among one of the best, in terms of the process of development where local people was directly involved from the very first beginning when the development consultant start with planning. The communities were empowered and involved and international tourists were coming in, even that the number is not many. A popular and prestigious destination like Bali was also developing ecotourism product to cater the changing demand of mainly international tourist.

Potential for ecotourism development in Indonesia mainly lies in its resources. Indonesia is known as country with mega-diversity. Besides its mega-diversity in biological resources, Indonesia also offers a diverse geography and geology to be explored. The caves are among another potential for ecotourism, not only as natural wonders but also of its historical remains inside. Diversity of culture, which includes ethnicity, religion, tradition and all other dimensions of culture are spices to the richness of natural resources.

Impact on Rural Economic Growth and The Constraint

Generally, Rural tourism can help to develop the rural economy, which will have a multiplier effect on rural society and improve rural incomes by:

Providing employment for people in a village;
Providing a new market for foods such eggs,　meat, fruit, vegetables and rice, all of which can be produced by local farmers, and
Supporting small businesses such as restaurants and art shops.

Not only will the economy of the village grow, but also the government will be able to collect many kinds of taxes. Farmers are most likely to benefit from tourism if they can directly provide tourists with services and products, whether these are accommodation, food, local specialties or a combination of the three. If tourists in rural areas stay in large resorts built by outside capital, with little interaction with local people, eating food imported from outside areas, the benefits they bring the local economy will be minimal. While the economic impact of rural tourism is not simple to evaluate, its development is most likely to benefit farmers if it is small-scale, dispersed, and supplier oriented rather than demand oriented.

Rural tourism cannot succeed without the participation of rural society. The aim should be to promote the rural tourism. Some problems facing in development of rural tourism especially in Indonesia are:

Lack of management skills, lack of skills is also a problem among the local government staff responsible for planning and regulation of tourism. Most have little knowledge or experience of tourism development.
Marketing, most rural tourism facilities tend to be small and widely scattered. This makes it difficult to market them to potential visitors, and makes it almost impossible for them to cater for the mass tourist industry.
Infrastructure, ｍany rural areas of outstanding natural beauty have a poor road or rail network, and are difficult to reach.
Limited tourism season, Even more than cities, rural areas receive most of their tourists during the height of the season. This limits the number of days in which tourist accommodation and other facilities are used, and reduces the return on investment.
Poor return on investment, Returns on capital invested in rural tourism tend to be fairly low. They are nearly always lower than the returns from other kinds of commercial enterprises.
Farmers lack information about what visitors want, Farmers who provide accommodation for tourists, are dealing with people who have a different life style from their own, and an unfamiliar set of preferences and values.

Rural Industrialization

2005-03-23T15:53:00.000+09:00

Resumed from: The Geography of Rural Change, part 3 by David North page. 161-188

The dramatic change in the location of manufacturing industries at the global scale occurred in the past quarter century from the older industrial economies toward Japan and Pacific Rim countries. UK along with other developed economies, has become more and more dependent upon service sector rather than manufacturing.　This is the trend away from the mass production of standardized product toward more flexible production system, often known as the shift from fordism to neo fordism (or post fordism). Increased flexibility in the use of labor, is another characteristic of the shift toward neo fordism production methods. Given the radical nature of these changes in the organization of production, it is hardly surprising they also have profound implication for the location of manufacturing activities. Any interpretation of rural industrialization should be set within the context of these broader-level changes.

Some plausible explanation have been proposed to explain the urban-rural shift in manufacturing employment as the following:

The constrained location hypothesis, this is focus on the industrial space needs of firm and the abilities of both urban and rural location to meet them.
The production cost hypothesis, have analyzed the urban-rural shift in terms of spatial variations in production cost, especially wage costs and land/property costs.
The filter down hypothesis, This theory argued that in the early and innovative stage of the production life cycle, urban locations will be favored because they are capable of providing the skilled labor force, scientific and engineering know-how, and business support services which are needed.
The capital restructuring hypothesis, This approach emphasize the importance of the labor factor in the location of production and the spatial differentiation of labor, as capital develops its capability of locating more freely with respect to most commodity sources and market.
The residential preference hypothesis, this explanation focuses more on entrepreneurial behavior and the role of qualitative influence on the business location decision.

These are the principal explanations that have been put forward for the urban-rural shift, but other factors may be recognized in different contexts, including aspect of government policy.

Empirical evidence of the development of productivisit agriculture in the European Union and The United States

2005-03-23T15:49:00.000+09:00

As the dimensions of productivist Agricultural such as Intensification, Concentration and Specialization when taken together have produced an industrialization of agriculture. Intensification can be measured either by increased farm input or farm output per hectare of agriculture land. Concentration in agriculture describes the increasing proportion of total productive resources or farm production located in a smaller number of census units, such as parishes or counties. Specialization in agriculture is based on the economics of scale that can be gained by limiting production to a few products in a farm business, thus specialization can be observed in the functions of the labor force, the types of farm equipment employed, and the resulting land use. When aggregated for groups of farms, increasingly specialized and differentiated agricultural regions can be identified.

Reference to the increasing importance of the commodity chain and the agrofood complex, here three type of external capital has become particularly important: agro-food companies, food retailers and the financial services sector. The damaging environmental effects of modern agriculture can be understood as the outcome of manipulating agro-ecosystems for financial gain. The most important one of change to occur during the productivist era was the increased pressure to the farmers to alter their behavior towards the natural environments. The term external cost implies the consequences of the damage caused to the environment by the farm sector are met by society at large.

State intervention in agriculture has increasingly determined the economic context for agricultural production and a useful analytical structure is providing by the following linked sequence: agricultural policy goals, policy instruments and policy impacts. On agriculture policy goals a distinction can be drawn between utility and equity goals: utility goals concern the contributions by the farm sector towards the performance of the economy; equity goals focus on the provision of satisfactory incomes for the farm populations. The policy goals can be classified into four main groups: instrument to increasing demand, instrument to reduce supply, instrument to raise farm income by reducing production costs and, instrument to conserve the natural environment.

Studies on the political impacts of state intervention have tends to emphasize three features:
1. Most policy mechanism influence the general economic environment for agricultural within which farmers make decisions about what to produce and in what quantity. Thus the state can increasing or decreases the element of risk in farmer decision making.
2. The state can encourage farmers to change their productions and farming practices in preferred directions by offering specific financials inducements.
3. The state can legislate on specific regulations that dictate farmer behavior, such as production quota and set-aside.

Agri- Environmental Policy Development and Change

2005-03-23T15:46:00.000+09:00

The modernization and intensification of farming in the same time needed concern on conservation of nature including management of rural land and agricultural policy support. Approaching in rural land-use management that combines strict control over urban development to safeguard productive agricultural land with an expansionist farm support policy bereft of any environmental safeguard.

Throughout western Europe the intensification and growing specialization of farming has operated on an a number of levels, fragmenting and simplifying many farmed landscape through the removal of hedgerows, tree, small woods, ponds and the reclamation of wetland and unimproved grassland. From a nature conservation perspective, this and other symptoms of change meant a substantial reduction in the biodiversity of agriculture land and the increasing ecological isolation of the nature reserves and other key sites which remained. In The United States researcher at resources was accumulating evidence for the future suggesting that offsite damage resulting from the sedimentation of watercourses and from pollution far outstripped those direct on-farm costs due to a loss in soil productivity.

Programs for resources conservation formulated earlier in the century by progressives like Theodore Roosevelt and Giford Pinchot. They began with the creation of the soil conservation service in 1935. 　For the next 30 years British nature conservationist would devote much of their resources and expertise to creating a conservation estate made up of national nature reserves and sites of special scientific interest, they would show little inclination to influence the course of change in the wider countryside.

Recently in some Europe country and US Agri-environmental policy had become a permanent feature of the agricultural policy scene. The greening of agricultural policy reflects a profound public reassessment of farmer and the relationship between agriculture and the environment. Rather than resort to government regulation and control, however, the approach followed has been to subsidize farmers so they can better fulfil their stewardship obligations.

Welcome - Selamat Datang

2005-03-23T13:46:00.000+09:00

Selamat datang di Green Visions Weblog kami
Kuntoro http://www.greenvisions.blogspot.com Green Visions